AdvertorialDPRD

Pandangan Fraksi Demokrat Terhadap Rancangan APBD 2025 Kutai Timur

KUTAI TIMUR, Netizens.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna ke-20 pada 22 November 2024. Pandi Widiarto, Ketua Fraksi Demokrat, membuka dengan apresiasi terhadap estimasi kenaikan pendapatan daerah yang mencapai Rp11,151 triliun. Menurutnya, angka ini merupakan pencapaian luar biasa, namun ia menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan, dengan menggali potensi dari sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, bukan hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.

“Fraksi Partai Demokrat menyarankan untuk pemerintah kembali lebih giat lagi menggali potensi daerah yang dapat dijadikan pendapatan asli daerah dan tidak hanya mengandalkan pendapatan transfer semata,” kata Pandi dalam pidatonya.

Fraksi Demokrat juga memberikan perhatian khusus pada belanja daerah. Pandi menyatakan bahwa alokasi anggaran harus mengutamakan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Namun, ia mencatat ketimpangan dalam anggaran, di mana belanja operasi masih lebih besar dibanding belanja modal.

“Fraksi Partai Demokrat berharap agar dapat ditambahkan untuk anggaran multi-years yang harus dilanjutkan, mengingat pentingnya anggaran tersebut untuk prioritas pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fraksi Demokrat mendukung penuh transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD. Pandi menekankan bahwa masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan hasil yang dicapai.

“Kami mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD Kabupaten dan juga masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan bagaimana hasilnya,” tambahnya.

Fraksi Demokrat juga menyoroti perlunya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan APBD. “Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik,” jelasnya. Fraksi Demokrat berharap pandangan umum ini dapat menjadi masukan konstruktif yang mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Kutai Timur, dengan semangat menuju Kutai Timur Hebat 2045.(Adv-DPRD/Ty)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button