Fraksi Keadilan Sejahtera Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Efisiensi Belanja Operasi
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Dalam rapat paripurna ke-20 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur pada 22 November 2024, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Salah satu perhatian utama fraksi adalah optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja operasi.
Syaiful Bahri, anggota Fraksi Keadilan Sejahtera, menjelaskan bahwa total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp11,151 triliun. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp358,388 miliar, pendapatan transfer Rp10,245 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp547,795 miliar.
“Jumlah pendapatan asli daerah masih dapat ditingkatkan jika pemerintah mampu menggali sumber-sumber pendapatan yang belum dioptimalkan. Salah satunya adalah dengan memperluas basis pajak daerah, terutama dari izin usaha, serta memaksimalkan retribusi yang selama ini belum optimal,” ujar Syaiful Bahri.
Selain itu, belanja daerah juga menjadi sorotan fraksi. Dengan total belanja yang direncanakan sebesar Rp11,136 triliun, belanja operasi menjadi komponen terbesar, mencapai Rp5,603 triliun. Syaiful menegaskan pentingnya pemanfaatan belanja operasi untuk tujuan yang jelas dan efisien.
“Belanja operasi harus digunakan dengan sebaik-baiknya agar manfaatnya terasa langsung bagi masyarakat. Namun, ke depannya, kami juga berharap agar ada keseimbangan dengan belanja modal, yang memiliki dampak jangka panjang lebih besar,” tambahnya.
Fraksi Keadilan Sejahtera juga meminta pemerintah memastikan bahwa setiap belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran yang efektif diharapkan mampu meminimalkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dan mempercepat pembangunan.
“Kami mengingatkan bahwa APBD adalah instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. Dengan pengelolaan yang transparan dan efektif, anggaran ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah,” tutup Syaiful.
Rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan bersama untuk mempercepat pembahasan RAPBD demi kemajuan Kutai Timur. (Adv-DPRD/Ty)
