Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Terkait Rancangan APBD 2025
KUTAI TIMUR,Netizens.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Asisten III, Sudirman Latif, memberikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-21 Sidang ke-1 yang berlangsung di Gedung DPRD Kutai Timur, Senin (25/11/2024).
Dalam sambutannya, Sudirman menyampaikan apresiasi atas respons positif fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan masukan konstruktif terhadap rancangan APBD yang mencapai Rp11,15 triliun. Pemerintah optimistis anggaran ini dapat dimanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan.
Pemerintah mengakui ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifikasi pendapatan, terutama di sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
“Kemandirian fiskal adalah indikator penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Sudirman. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih transparan dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
Merespons pandangan Fraksi Golkar, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketiga sektor ini dianggap memiliki dampak ganda yang signifikan, seperti meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.
Pemerintah juga sepakat untuk meningkatkan alokasi belanja modal dan belanja operasional secara lebih proporsional, sebagaimana disampaikan oleh Fraksi Keadilan Sejahtera. “Pelayanan dasar dan infrastruktur yang memadai menjadi hak masyarakat dan harus direalisasikan dengan maksimal,” tambah Sudirman.
Pemerintah memberikan tanggapan terperinci atas catatan dari masing-masing fraksi. Fraksi Gelora Amanat Perjuangan, misalnya, menyoroti perlunya efisiensi dalam belanja pegawai dan belanja modal. Pemerintah berjanji akan memastikan alokasi tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Demokrat mendorong optimalisasi potensi lokal untuk mengurangi dampak fluktuasi alokasi dana pusat. Fraksi Persatuan Pembangunan juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah.
Di akhir tanggapannya, Sudirman menyampaikan harapan agar pembahasan APBD 2025 dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah dan DPRD diharapkan terus bersinergi demi mewujudkan Kutai Timur yang lebih makmur dan sejahtera.
“Semoga dengan kerja keras dan gotong royong, kita mampu menjawab amanat rakyat dan menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat Kutai Timur,” tutup Sudirman.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, anggota dewan, dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Pembahasan rancangan APBD 2025 akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah.(Adv-Kominfo/Ty)
