Fraksi Keadilan Sejahtera Dorong Pemanfaatan Maksimal APBD untuk Stabilitas Ekonomi dan Infrastruktur
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kutai Timur menekankan pentingnya peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Pandangan ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur yang digelar di ruang sidang utama pada 22 November 2024.
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera, Syaiful Bahri, menjelaskan bahwa APBD memegang peran vital dalam menghadapi tantangan ekonomi daerah, seperti perlambatan ekonomi. Menurutnya, pemerintah daerah harus memanfaatkan APBD untuk memberikan stimulus fiskal guna menjaga daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi.
“APBD sangat berperan penting dalam perekonomian karena berpengaruh pada terjaganya stabilitas ekonomi daerah. Misalnya, dalam menghadapi perlambatan ekonomi, pemerintah dapat melakukan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi,” tegas Syaiful Bahri.
Selain itu, Fraksi Keadilan Sejahtera juga menyoroti pentingnya memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dalam penyusunan program-program APBD. Pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Kami berharap agar pelayanan mendasar untuk kebutuhan utama masyarakat Kutai Timur menjadi perhatian utama. Infrastruktur penunjang untuk perkembangan ekonomi, termasuk ekonomi kerakyatan, juga harus dimaksimalkan,” tambah Syaiful.
Fraksi ini juga mengingatkan bahwa anggaran yang cukup besar, yaitu sekitar Rp11,151 triliun, harus direalisasikan dengan program-program konkret yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Mereka menekankan bahwa realisasi APBD yang maksimal dapat membantu mengurangi potensi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).
“Fraksi Keadilan Sejahtera memandang jumlah APBD yang cukup tinggi dapat direalisasikan dengan bentuk program yang nyata bagi masyarakat dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar sehingga silpa dapat diminimalisir,” tutupnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi ajang bagi seluruh fraksi di DPRD Kutai Timur untuk memberikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan ini akan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif. (Adv-DPRD/Ty)
