Fraksi PIR Minta Pemerintah Susun Langkah Konkret untuk Optimalkan APBD Kutim 2025
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Dalam Sidang Paripurna ke-20 DPRD Kabupaten Kutai Timur, Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) menyoroti pentingnya langkah konkret dan strategis dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Ketua Fraksi PIR, Novel Tyty Paembonan, menekankan bahwa performa APBD Kutim yang semakin membaik harus diikuti dengan kebijakan efektif untuk mengoptimalkan dampaknya bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2025. Namun, langkah-langkah yang konkret dan strategis sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan APBD dapat berjalan sesuai dengan target dan prioritas pembangunan,” ujar Novel dalam pembacaan pandangan umum Fraksi PIR.
APBD Kutai Timur tahun 2025 diestimasikan mencapai Rp11,136 triliun dengan belanja terbesar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp5,603 triliun. Menurut Fraksi PIR, besarnya anggaran ini menjadi peluang besar untuk mendorong peningkatan layanan publik. Namun, pemerintah daerah diminta untuk lebih terfokus pada efektivitas implementasi.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada proses penyusunan yang baik, tetapi juga memastikan eksekusi APBD berjalan dengan strategi yang terukur. Ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Novel.
Selain itu, Fraksi PIR juga menyoroti perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program-program yang didanai APBD. Pengawasan ini, menurut mereka, menjadi kunci untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan anggaran.
“Kami mendesak pemerintah agar setiap program yang dibiayai APBD memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah,” tutup Novel.
Fraksi PIR berharap pandangan ini dapat menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan lebih lanjut agar pembangunan Kabupaten Kutai Timur berjalan lebih optimal dan transparan. Sidang paripurna kemudian ditutup dengan harapan bahwa APBD 2025 mampu mendukung visi daerah yang lebih maju. (Adv-DPRD/Ty)
