Kekurangan Tenaga Kerja Jadi Kendala Utama Dinas Perkim Kutai Timur
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Kekurangan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan besar bagi Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kutai Timur dalam melaksanakan program-programnya. Ahmad Iip Makruf, Kepala Dinas Perkim, mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja saat ini masih jauh dari ideal untuk mendukung berbagai proyek pembangunan.
“Saat ini, kami hanya memiliki sekitar 60 tenaga kerja, termasuk P3K. Idealnya, kami membutuhkan dua kali lipat dari jumlah tersebut,” jelas Ahmad Iip Makruf dalam wawancara baru-baru ini.
Keterbatasan tenaga kerja berdampak pada pelaksanaan berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur perumahan dan fasilitas umum. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Dinas Perkim sementara waktu mengandalkan tenaga magang. Namun, solusi ini dinilai belum cukup optimal dalam memenuhi kebutuhan SDM yang terus meningkat.
Selain itu, kekurangan tenaga kerja tidak hanya memengaruhi efisiensi, tetapi juga kualitas pengerjaan proyek. Proyek pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pembangunan infrastruktur kawasan kumuh, hingga proyek relokasi warga dari jalur hijau membutuhkan keterlibatan tenaga kerja yang kompeten.
“Kami mencoba memanfaatkan tenaga magang untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, tetapi ini hanya solusi sementara. Kekurangan SDM tetap menjadi kendala besar,” tambah Ahmad.
Ahmad juga menyoroti pentingnya penambahan SDM secara permanen untuk mengoptimalkan kinerja dinas. Meski anggaran besar telah dialokasikan, keterbatasan tenaga kerja tetap menjadi penghambat utama dalam mencapai target tahunan.
Ke depan, Ahmad berharap ada upaya serius untuk menambah tenaga kerja, baik melalui pengangkatan P3K maupun tenaga kontrak. “Kami berharap pemerintah dapat mendukung kami dengan menambah tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, agar pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih baik,” tegasnya.
Dengan kebutuhan mendesak akan SDM tambahan, Dinas Perkim terus berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada demi menyelesaikan target pembangunan hingga akhir tahun. Namun, tanpa dukungan tenaga kerja yang memadai, berbagai proyek strategis berpotensi menghadapi keterlambatan. (Adv-Kominfo/Ty)
