Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Siap Tingkatkan Tata Kelola BUMD dan Efisiensi Penyusunan APBD
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan memperbaiki efisiensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diungkapkan dalam tanggapan resmi terhadap pandangan umum Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam rapat paripurna ke-21 DPRD Kabupaten Kutai Timur.(25/11/2024)
Asisten III Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Sudirman Latif, yang membacakan tanggapan tersebut, mengungkapkan bahwa masukan dari Fraksi Golkar terkait pentingnya pengelolaan yang lebih baik terhadap BUMD akan menjadi perhatian serius. Pemerintah menegaskan bahwa BUMD di Kutai Timur harus memiliki tata kelola yang baik serta target kinerja dan kontribusi yang jelas. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan BUMD dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami menerima masukan Fraksi Golkar untuk memperbaiki tata kelola BUMD dengan menetapkan target kinerja dan kontribusi kepada pemerintah daerah. Hal ini menjadi prioritas kami agar BUMD bisa dikelola secara profesional, transparan, dan berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah,” ungkap Sudirman.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam proses penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyambut baik catatan ini dan berkomitmen untuk lebih antisipatif dalam menyusun anggaran. Dengan kepatuhan terhadap tahapan dan jadwal yang telah ditentukan, pemerintah berharap dapat menghindari kesalahan teknis serta memastikan penggunaan anggaran yang lebih optimal.
“Efisiensi dalam penyusunan APBD adalah salah satu langkah penting untuk menciptakan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Kami akan mematuhi seluruh tahapan yang diatur dalam perundang-undangan guna memastikan proses ini berjalan lancar,” tambahnya.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Fraksi Golkar terhadap bidang-bidang prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tiga sektor ini dianggap memiliki dampak besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka stunting, dan memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dengan komitmen tersebut, pemerintah optimis dapat menjawab tantangan pembangunan di Kutai Timur sekaligus mengelola anggaran sebesar Rp11,15 triliun untuk tahun 2025 secara maksimal. Dukungan dari DPRD dan kerjasama dengan berbagai pihak disebut menjadi kunci keberhasilan upaya tersebut.
“Kami percaya, melalui sinergi dengan DPRD dan stakeholders, tujuan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dapat tercapai,” tutup Sudirman.(Adv-Kominfo/Ty)
