Dalam menghadapi Pemilu yang semakin dekat, Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk tetap menjaga profesionalisme dan netralitasnya, terutama dalam segala bentuk keterlibatan politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ASN tidak terjebak dalam mendukung salah satu kandidat atau partai politik, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka secara objektif dan tidak berpihak.
Sri Wartini, Pelaksana Harian Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur, mengingatkan agar ASN memahami batasan yang berlaku dalam kampanye politik. Meski ASN diperbolehkan untuk hadir dalam acara kampanye, Sri menegaskan bahwa kehadiran tersebut haruslah sebatas mendengarkan visi dan misi calon tanpa terlibat dalam dukungan aktif kepada kandidat manapun.
“ASN harus tetap menjaga netralitas. Kehadiran mereka dalam kampanye sebaiknya hanya untuk mendengarkan visi dan misi calon, bukan untuk menunjukkan dukungan terhadap satu pihak,” tegas Sri Wartini.
Pernyataan ini menekankan bahwa meskipun ASN memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu, mereka diharapkan melakukan pemilihan berdasarkan pertimbangan rasional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Sri juga menegaskan bahwa golput (tidak memilih) bukanlah solusi. Setiap ASN memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak pilih mereka demi kemajuan daerah dan negara.
“Golput bukan solusi. Setiap ASN, sebagai warga negara, memiliki tanggung jawab untuk memilih demi kemajuan daerah,” tambah Sri.
Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemerintahan. Tanpa netralitas yang jelas, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa terancam, yang pada akhirnya akan mempengaruhi efektivitas pelayanan publik. ASN diharapkan untuk tetap disiplin dalam menjalankan tugas dan tidak terlibat dalam aktivitas partisan yang bisa merusak citra pemerintah.
Dengan menjaga netralitas, ASN dapat menjadi contoh yang baik dalam menghormati prinsip demokrasi dan mendukung stabilitas politik di Indonesia.
