Mahyunadi Siap Mediasi Konflik Bukit Kayangan: Kalau Tidak Ditambang, Jangan Rugikan Warga

‎KUTAI TIMUR (Netizens.id) – Wakil Bupati Kutai Timur, H. Mahyunadi, menegaskan komitmennya untuk memediasi konflik antara warga Bukit Kayangan dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) terkait aktivitas pertambangan yang dinilai merugikan masyarakat.

‎Ditemui seusai pelantikan JMSI Kutim di Hotel Royal Victoria, Jumat (23/5/2025), Mahyunadi menyampaikan bahwa pertemuan dengan pihak-pihak terkait masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan final.

‎“Saya nanti akan berbicara dengan KPC untuk membahas masalah Bukit Kayangan ini,” ujarnya.

‎Mahyunadi, yang akrab disapa Unad, mengatakan bahwa dirinya telah meminta KPC meninjau langsung lokasi untuk mendapatkan gambaran utuh sebelum digelar pertemuan bersama masyarakat dan instansi terkait.

‎Salah satu isu utama yang dikeluhkan warga adalah persoalan listrik. Mahyunadi mengungkapkan bahwa PLN tidak bisa mengalirkan listrik ke kawasan tersebut karena statusnya berada dalam konsesi KPC.

‎“Masalah listrik, PLN bilang tidak bisa karena itu konsesi KPC. Tapi Rawa Indah juga konsesi KPC, bisa dialir listrik PLN,” jelasnya.

‎Terkait permintaan warga akan ganti rugi, Mahyunadi menyatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut bersama pihak perusahaan.

‎“Nanti saya bicarakan dengan KPC. Tidak semua area dalam konsesi itu akan ditambang. Kalau memang tidak ditambang, jangan sampai merugikan masyarakat,” tegasnya.

‎Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengayomi seluruh pihak, termasuk masyarakat dan perusahaan.

‎“Kami pasti komitmen untuk mengayomi semua kepentingan, terutama masyarakat,” tambahnya.

‎Meski mengakui peran besar KPC dalam menopang perekonomian Kutim, Mahyunadi menekankan bahwa hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat.

‎“Tanpa KPC kita juga sulit hidup di sini, tapi bukan berarti masyarakat boleh dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

‎Ketika ditanya soal perlunya mediasi resmi dari Pemkab Kutim, ia menegaskan kesiapannya untuk turun langsung ke lapangan dan memimpin proses penyelesaian.

‎“Butuh, pasti butuh. Sudah ke siapa lagi mereka mengadu? Saya akan turun untuk mediasi, agar masalah ini tidak berlarut-larut,” pungkasnya.(*)