Agus Aras Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Arah Pembangunan dan Kebijakan Publik
KUTAI TIMUR (Netizens.id) – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Demokrat, Agus Aras, menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap arah pembangunan dan berbagai kebijakan publik yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik. Padahal, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin menyampaikan informasi yang utuh kepada masyarakat mengenai arah kebijakan pemerintah, khususnya terkait demokrasi dan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal,” ujar Agus Aras usai melakukan kunjungan reses di Gang Mujur Jaya, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Minggu (29/6/2025).
Ia menyebutkan bahwa kegiatan reses ini sangat relevan untuk menyosialisasikan isu-isu kebijakan publik kepada masyarakat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah digencarkan pemerintah pusat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Contohnya, tema kita hari ini adalah prioritas kebijakan publik. Secara nasional, salah satu program prioritasnya adalah makan bergizi gratis. Ini sangat penting karena menyangkut pembangunan generasi masa depan,” jelasnya.
Selain program MBG, Agus juga menyinggung sejumlah kebijakan prioritas di tingkat provinsi, seperti program pendidikan gratis atau Gratis Poll, yang merupakan bagian dari visi-misi Gubernur Kaltim saat ini. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah.
Tak hanya pendidikan, Agus juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti ketersediaan BBM bersubsidi, layanan kesehatan, dan pemerataan akses pendidikan. Ia menegaskan bahwa kebijakan publik yang baik harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Begitu juga dengan kebijakan di sektor pendidikan, seperti bantuan operasional sekolah, program beasiswa, hingga penguatan kurikulum lokal. Ini semua sangat strategis untuk membangun sumber daya manusia daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat perlu menyadari bahwa kebijakan publik bukan hanya milik pemerintah, melainkan milik rakyat. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari warga sangat dibutuhkan agar pelaksanaan kebijakan berjalan tepat sasaran.
“Pemerintah saat ini telah menyusun regulasi dan kebijakan dengan lebih baik. Pemahaman masyarakat juga mulai berkembang, sehingga mereka bisa melihat bahwa pemerintah benar-benar serius dalam memberikan pelayanan maksimal kepada warganya,” pungkas Agus.(Ty)
