Kutim Kekurangan SMK Industri, Perusahaan Pilih Rekrut Tenaga Luar
KUTAI TIMUR (Netizens.id) – Keterbatasan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang relevan dengan kebutuhan industri di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menuai sorotan. Padahal, daerah ini dikenal sebagai kawasan strategis sektor pertambangan dan perkebunan, namun belum ditopang lembaga pendidikan vokasi yang mumpuni, Selasa (15/7/2025).
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur, Armin, mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji pendirian dua SMK baru di wilayah Kutim.
“Kita lihat, SMK yang diusulkan ada dua lokasi, yaitu di Sandaran dan Bengalon,” jelas Armin saat ditemui di Gedung Serba Guna, Kutim.
Meski pembangunan sekolah belum rampung, Armin menyebut proses pembelajaran untuk siswa baru sudah berjalan dengan menumpang di sekolah induk terdekat.
“Sekarang sudah ada siswa baru, tapi mereka masih belajar di sekolah induknya. Nanti kita lihat jurusan apa yang paling cocok sesuai kebutuhan daerah,” tambahnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto, turut menyoroti minimnya SMK berbasis industri di wilayahnya. Menurutnya, kondisi ini menyebabkan lulusan SMA dan SMK di Kutim tidak mampu bersaing dalam pasar kerja industri, terutama karena kurangnya sertifikasi kompetensi.
“Ini sangat mendesak. Kita punya banyak perusahaan tambang, tapi lulusan kita belum siap masuk karena sekolah tidak memiliki sertifikasi sesuai standar industri,” ujar Pandi.
Ia mencontohkan, banyak perusahaan terpaksa merekrut tenaga kerja dari luar daerah. Bukan karena tenaga kerja lokal tidak mumpuni, tetapi karena mereka tidak memiliki keahlian formal yang dibuktikan dengan sertifikasi resmi.
“Ketika kita tanya kenapa banyak dari luar? Jawabannya karena perusahaan butuh lulusan bersertifikasi. Sementara di sini belum tersedia. Mau tidak mau, mereka ambil dari luar karena itu bagian dari SOP mereka,” tegasnya.
Pandi juga menyatakan bahwa keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) belum cukup menjawab persoalan ini karena jangkauannya terbatas dan tidak setara dengan pendidikan formal.
“BLK itu bagus, tapi tidak cukup. Kita butuh SMK yang menyeluruh dan spesifik. Harus ada SMK yang fokus pada pertambangan, perkebunan, atau bahkan olahraga. Kalau tidak, ya anak-anak kita terus kalah saing,” ucapnya.
Ia pun mendorong pemerintah provinsi agar lebih berani mengambil langkah konkret dan strategis dalam mendirikan SMK sesuai kebutuhan lokal.
“Di tingkat kabupaten kami punya niat, tapi soal SMK ini adalah kewenangan provinsi. Kalau tidak ada sinergi, ya buntu. Ujung-ujungnya anak-anak kita yang dirugikan,” pungkasnya.(Ty)
