KUTAI TIMUR, Netizens.id – Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kutai Timur mengadakan seminar edukatif yang menargetkan pelajar tingkat SMP dan SMA dari berbagai sekolah di wilayah tersebut. Kegiatan ini dilakukan sebagai respons terhadap fenomena pernikahan usia dini di Kutai Timur yang menjadi perhatian serius berbagai pihak, mengingat wilayah ini menempati posisi nomor ke-3 se Kalimantan Timur berdasarkan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) tahun 2024. Pernikahan anak tidak hanya dianggap sebagai persoalan sosial, namun juga dipandang sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap lahirnya generasi stunting dan meningkatnya beban sosial di masa depan.
Febriana Kurniasari, perwakilan PT Kaltim Prima Coal yang juga merupakan Anggota APSAI Kutim, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar bentuk peringatan Hari Anak Nasional, melainkan bagian dari upaya preventif untuk menekan angka pernikahan usia dini di kalangan remaja. Menurutnya, para pelajar yang masih berada dalam usia rentan harus dibekali dengan pemahaman yang kuat mengenai bahaya pernikahan dini serta implikasinya terhadap masa depan mereka, termasuk dampak psikologis, ekonomi, hingga kesehatan generasi yang akan mereka lahirkan kelak.
“Harapannya, anak-anak ini memahami bahwa menikah bukan hanya soal perasaan, tetapi kesiapan mental, fisik, dan tanggung jawab jangka panjang. Tanpa bekal yang cukup, pernikahan dini berisiko tinggi melahirkan anak-anak stunting karena pola asuh yang tidak siap,” papar Febriana yang kerap disapa Febi ketika diwawancarai usai kegiatan di depan Ruang Meranti, Selasa, 5 Agustus 2025.
Febi juga mengungkapkan pengaruh besar media sosial terhadap pola pergaulan remaja saat ini. Dalam situasi di mana akses informasi sangat terbuka melalui platform seperti Instagram dan Facebook, remaja dituntut untuk memiliki literasi digital dan kontrol diri yang kuat. Seminar ini, menurut Febi, menjadi ruang edukasi yang relevan untuk mengingatkan mereka tentang konsekuensi dari hubungan yang tidak sehat dan keputusan yang terburu-buru.
APSAI Kutim sendiri merupakan wadah kolaborasi antarperusahaan yang memiliki komitmen terhadap pemenuhan hak anak. Di dalamnya tergabung perusahaan dari berbagai sektor, termasuk pertambangan, perkebunan, air bersih, hingga kontraktor. Tak hanya fokus pada isu eksternal, APSAI juga mendorong penerapan kebijakan internal perusahaan yang ramah anak dan mendukung kesejahteraan keluarga pekerja, termasuk pekerja perempuan dan anak-anak mereka.
“Kami tidak hanya bicara tentang fasilitas, tapi juga aturan dan sistem di perusahaan yang memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak anak. Bahkan, pasangan pekerja pun menjadi perhatian, terutama bagaimana perusahaan turut mendorong pemenuhan hak ibu rumah tangga dan anak dalam lingkungan sosialnya,” jelasnya.
Program lain yang tengah digalakkan APSAI adalah pelatihan asesor untuk menilai kelayakan perusahaan sebagai “Perusahaan Layak Anak”. Ini merupakan langkah strategis dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kutai Timur, sejalan dengan program prioritas pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim, Idham Cholid menyambut baik inisiatif APSAI yang dinilainya sangat relevan dan bersinergi dengan program pemerintah. Ia menegaskan pendekatan lintas sektor seperti ini lebih efektif dibandingkan intervensi tunggal dari pemerintah.
“Kalau kemarin itu agendanya itu kita hadirkan kegiatan-kegiatan untuk hari anak dari sisi psikologi dan kesehatan. Kalau hari ini pola mereka dalam tumbuh kembang anak,” kata Idham dalam wawancara terpisahnya.
Kegiatan edukasi yang dilakukan APSAI kali ini melibatkan pelajar tanpa keikutsertaan orang tua, namun didampingi oleh para guru sebagai pengawas dan fasilitator. DPPPA Kutim menilai pendekatan langsung kepada remaja sebagai langkah yang tepat, mengingat mereka merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh lingkungan, terutama dalam hal hubungan sosial dan pengambilan keputusan penting dalam hidup.
“Karena kan kasus-kasus itu banyak terjadi antara SMP dan SMA. Kalau SD kan belum,” pangkasnya. (RH)
