DPPKB Kutai Timur Luncurkan Inovasi “Cap Jempol Stop Stunting” untuk 11.000 Keluarga Berisiko
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Inovasi terbaru bernama “Cap Jempol Stop Stunting” dikembangkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur sebagai strategi kolaborasi penanganan keluarga berisiko stunting di era digital.
Kepala DPPKB Kutai Timur Ahmad Junaidi menjelaskan bahwa “Cap Jempol” merupakan singkatan dari “Cara Pelayanan Jemput Bola” yang menargetkan sekitar 11.000 lebih keluarga berisiko stunting di wilayah Kutai Timur berdasarkan data by name by address.
Program ini melibatkan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Surat Keputusan Bupati yang membentuk tim percepatan penanganan stunting.
Setiap OPD memiliki peran sesuai tugas pokok dan fungsinya. DPPKB bertugas melakukan identifikasi melalui kader lapangan dan tim pendamping keluarga di desa-desa, kemudian menyajikan data untuk digunakan OPD terkait seperti Perumahan Rakyat (Perkim), Dinas PU, atau PDAM dalam pembangunan fasilitas pendukung.
“Dalam manajemen kepemimpinan tidak ada yang bisa jadi Superman, harus super tim,” ujar Junaidi menggambarkan pola penanganan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Sabtu (27/9/2025).
Saat ini, tantangan utama program Cap Jempol ada pada validasi data. Junaidi menyebutkan pentingnya melatih tim pendamping keluarga (TPK) dalam menginput dan mendata melalui aplikasi smartphone.
“Contohnya di Kecamatan Karangan, SDM sangat terbatas. Ada yang baru berencana memasang PDAM sudah menginput sebagai sudah memiliki PDAM. Kondisi seperti ini membuat data tidak valid,” jelasnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DPPKB melakukan pelatihan khusus kepada operator lapangan tentang cara memvalidasi dan mengisi data dengan benar berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Program Cap Jempol Stop Stunting ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Kutai Timur melalui pendekatan kolaboratif yang didukung data akurat dan valid.
“Kita tidak bisa menjual data kepada OPD terkait jika tidak valid, karena perencanaan yang baik berasal dari data yang baik,” tegas Junaidi.(Q)
