Arsil Desak Evaluasi Instansi Pemkab Kutim, Sebut Banyak Program “Ngaco”
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Aksi unjuk rasa Masyarakat Kutai Timur (Kutim) Menggugat di halaman Kantor Bupati Kutim, Selasa (28/10/2025), menjadi panggung kritik tajam terhadap kinerja sejumlah perangkat daerah. Dalam orasinya, perwakilan massa, Arsil, menyoroti lemahnya implementasi program pembangunan serta janji-janji pemerintah daerah yang dinilai tidak kunjung terealisasi.
Ratusan warga hadir membawa spanduk dan poster tuntutan. Mereka menuntut pemerintah segera menepati janji-janji pembangunan yang disampaikan Bupati Kutim saat kunjungan ke kecamatan dan desa.
“Penuntutan kami sederhana saja. Apa yang sudah dijanjikan oleh Bupati setiap kunjungan kerja, tolong segera direalisasikan,” tegas Arsil di depan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman yang didampingi Wakil Bupati Mahyunadi, Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto, dan Kepala Satpol PP Fata Hidayat.
Arsil kemudian mengarahkan kritik keras kepada sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ia menilai beberapa perangkat daerah menjalankan program yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan bahkan terkesan tidak memiliki arah jelas.
“Tidak masuk akal program-programnya. Program yang diminta masyarakat tidak diterbitkan, sementara yang tidak diminta malah banyak keluar,” ujarnya.
Beberapa instansi yang disebut antara lain Sekretariat Daerah (Setda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Kinerja mereka harus diaudit dan dievaluasi. Kalau Bupati tidak melakukan evaluasi menyeluruh, kami akan boikot Musrenbang di 18 kecamatan,” ancam Arsil disambut sorakan massa.
Tuntutan tersebut langsung mendapat tanggapan dari Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Ia menyebut bahwa sebagian program yang belum berjalan terkendala oleh faktor keuangan daerah akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat.
“Tuntutan ini bersifat normatif, dan insyaallah akan kita akomodir tahun depan,” kata Ardiansyah.
Aksi yang berlangsung damai itu berakhir menjelang petang. Massa membubarkan diri usai menyampaikan aspirasi dan menerima tanggapan langsung dari Bupati. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berjanji akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap instansi yang dinilai tidak optimal.(Ty)
