KUTAI TIMUR, Netizens.id – Tuntutan masyarakat terkait demonstrasi yang terjadi siang kemarin ditanggapi Bupati Kutai Timur Ardiansyah. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan bersifat normatif dan dapat terakomodir.
“Saya melihat ini sebenarnya normatif saja. Tidak ada hal-hal yang terlalu skenario atau hal-hal yang diada-adakan. Mereka berbicara atas nama kebutuhan masyarakat,” kata Ardiansyah saat dikonfirmasi seusai menemui massa aksi demo di depan Kantor Bupati, Selasa (28/10/2025) kemarin.
Bupati mengakui adanya turbulensi keuangan dari pemerintah pusat terkait Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami hambatan dan pengurangan signifikan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam merasionalisasikan program yang harus diselesaikan.
“Tahun depan insyaallah beberapa di antara ini kalau mereka masuk lagi kita tetap akan (menjalankan). Kita harus menyesuaikan dengan kondisi kekinian dan kemampuan keuangan yang ada,” jelasnya.
Terkait sorotan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bupati menyatakan akan melakukan evaluasi, terutama terhadap personil. Namun, ia menegaskan TAPD tidak akan dihilangkan.
Ia menilai persoalan yang muncul mungkin terjadi miskomunikasi sederhana dalam pembahasan program masyarakat.
“Tidak mungkin TAPD dihilangkan. Tapi kalau personilnya kita evaluasi. Setiap tahun ada rapor kinerja, kinerjanya pun baik baik saja,” kata Ardiansyah.
Mengenai dugaan keterlibatan ASN dalam pengerjaan proyek, Bupati mengaku tidak berani menjawab karena tidak mendalami regulasinya. Ia menyarankan pertanyaan tersebut ditanyakan kepada Kabag Hukum.
“Yang jelas itu harus punya CV. Dan bagi pegawai negeri ada regulasi tersendiri,” ujarnya.
Mengenai keluhan penumpukan ratusan paket proyek di satu titik sementara titik lain kosong, Bupati mengakui hal tersebut keliru. Ia menekankan pentingnya kearifan dalam mendistribusikan pelaksanaan pekerjaan.
“Kalau menumpuk di suatu tempat ini juga kadang-kadang keliru. Di sinilah letaknya kearifan kita untuk melihat,” kata Ardiansyah.
Terkait dugaan adanya mafia proyek dan mafia anggaran, Bupati menyatakan siap menyerahkan kepada aparat penegak hukum (APH) jika ada temuan. Ia mencontohkan kasus proyek Rice Processing Unit (RPU) yang sudah ditangani APH.
“Pemerintah siap memberikan ke APH apabila ada temuan seperti ini. Kita mengenal trias politika, masing-masing punya tugas,” tegasnya.
Sementara itu, ancaman pemboikotan Musrenbang di kecamatan dinilai Bupati tidak akan terjadi karena Musrenbang desa merupakan urusan kepala desa dan masih banyak masyarakat yang bisa diajak hadir. (Q)
