TAPANULI TENGAH, Netizens.id — Sebanyak 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, diterjunkan untuk memperkuat pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana di beberapa kecamatan.
Para ASN tersebut akan bertugas di tiga Posko Aju yang didirikan di Kecamatan Sorkam, Tapian Nauli, dan Sibabangun. Setiap posko diperkuat tujuh personel agar jangkauan pelayanan semakin efektif.
“Semakin cepat kita bergerak, semakin cepat pulih Tapanuli Tengah,” ujar Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, di Kantor Bupati, Sabtu (6/12/2025).
Bupati menegaskan bahwa tugas utama personel Posko Aju adalah memastikan ketersediaan bantuan logistik serta pendirian dapur umum bagi warga yang berada di wilayah sulit dijangkau.
“Kalau bisa nanti petugas Posko Aju bantu pendistribusian, sekalipun harus ditempuh dengan berjalan kaki. Jadi petugas kita prioritaskan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan, himpun kembali kebersamaan di tengah-tengah masyarakat,” ujar Masinton.
Kepada seluruh ASN yang bertugas, Bupati Masinton meminta tetap berkoordinasi intensif dengan stakeholders terkait seperti, BNPB, BPBD, Basarnas hingga TNI-Polri, agar tidak bergerak sendiri tanpa terpantau.
Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0211/Tapanuli Tengah, Letkol Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, menekankan pentingnya pembentukan posko-posko terdesentralisasi (subposko) untuk menjangkau wilayah yang terbentang dari utara hingga selatan.
Menurut dia, sistem komunikasi lapangan harus terpusat dan melibatkan pimpinan tertinggi agar seluruh perkembangan dapat dimonitor secara real-time.
Ia menjelaskan bahwa setiap posko memiliki tugas vital, yakni melakukan pengumpulan data secara komprehensif terkait fasilitas umum dan rumah warga yang mengalami kerusakan, serta mengidentifikasi area evakuasi bagi korban yang belum tertangani.
Selain itu, subposko juga berfungsi sebagai pusat logistik lokal (pull logistik) yang mengakumulasi bantuan sebelum didistribusikan lebih lanjut, serta memiliki kewenangan melakukan koordinasi vertikal dengan Danramil dan Kapolsek setempat.
Rencana penanganan ini turut mencakup penyediaan dapur umum untuk mendukung operasional di lapangan, dengan kewajiban setiap kegiatan didokumentasikan secara lengkap sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan evaluasi.
Dengan penguatan posko terdepan dan koordinasi lintas sektor, Pemkab Tapteng memastikan pelayanan kepada masyarakat terdampak berjalan cepat, terstruktur, dan menyentuh seluruh wilayah yang membutuhkan.(*/mn)
