Kejari Lumajang Tegaskan Komitmen Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Korupsi
LUMAJANG, Netizens.id – Komitmen sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah ditegaskan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejari berperan penting memastikan setiap tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dapat ditangani secara profesional, cepat, dan berkeadilan.
Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau posisi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang menimbulkan kerugian negara dalam konteks hukum, demikian penjelasan Kasubdit Penyidikan dan Pengendalian Operasi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Lumajang, Hasbi Assidiq. Ia menegaskan bahwa pemahaman publik terhadap definisi tersebut menjadi fondasi penting bagi peran serta masyarakat dalam pengawasan.
“Penanganan kasus korupsi oleh Kejari tidak hanya pada aspek penindakan, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan,” ungkapnya saat Talkshow Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Selasa (9/12/2025).
Salah satu tujuan utama Kejari dalam memberantas korupsi adalah memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan lebih bersih, transparan, dan akuntabel menurut Hasbi. Penindakan tegas diharapkan mampu memberi efek jera sekaligus menjadi momentum perbaikan sistem agar tidak kembali terjadi penyimpangan serupa.
“Kami tidak hanya fokus pada menghukum pelakunya, tetapi juga memperbaiki sistem agar lebih kuat dan tahan terhadap potensi korupsi,” jelasnya.
Keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi seluruh elemen juga ditekankan olehnya, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Tanpa koordinasi yang solid, upaya penegakan hukum sulit mencapai hasil maksimal.
“Sinergi tersebut diwujudkan melalui sosialisasi antikorupsi, pembinaan aparatur, dan peningkatan kualitas pengawasan internal,” tambahnya.
Kejari Lumajang turut memperkuat langkah pencegahan melalui penyuluhan hukum, pendampingan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, serta penguatan budaya integritas di lingkungan birokrasi. Pendekatan preventif ini diyakini mampu menekan peluang terjadinya tindak korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Hasbi mengajak masyarakat untuk berani melaporkan dugaan korupsi tanpa rasa khawatir. Identitas pelapor selalu dilindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dipastikannya.
“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Kami menjamin perlindungan kepada setiap pelapor,” tegasnya.
Menutup penjelasannya, Hasbi menyampaikan harapan agar setiap perkara korupsi dapat diproses tanpa intervensi dari pihak manapun. Dengan komitmen bersama, Kejari Lumajang optimistis mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, pembangunan yang lebih merata, serta penggunaan anggaran publik yang tepat sasaran.
“Kami ingin pemberantasan korupsi benar-benar menghadirkan pemerintahan daerah yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(Az)
