BATAM, Netizens.id – Pengawasan spektrum frekuensi radio dan kualitas layanan infrastruktur digital dipastikan berjalan optimal oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), khususnya di wilayah perbatasan Indonesia.
“Batam dan sekitarnya merupakan wilayah strategis dengan intensitas tinggi lalu lintas penerbangan dan pelayaran. Pengawasan spektrum frekuensi radio di wilayah ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan langsung dengan aspek keselamatan dan keamanan nasional,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Marsma TNI Agus Pandu Purnama dalam keterangannya di Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Batam, Kepulauan Riau, Selasa (16/12/2025).
“Balmon SFR Batam memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas komunikasi, keselamatan publik, serta kedaulatan spektrum radio di kawasan perbatasan Indonesia–Singapura–Malaysia,” jelas Pandu.
Kunjungan ini juga menyoroti tantangan pengawasan spektrum di wilayah perbatasan, termasuk potensi interferensi lintas negara, penggunaan perangkat telekomunikasi ilegal, serta keterbatasan infrastruktur backbone di pulau-pulau seperti Sedanau dan Tambelan yang masih bergantung pada satelit atau microwave.
Selain itu, pelaksanaan Penertiban Nasional (TIPNAS) yang mencakup Izin Stasiun Radio (ISB), Microwave Link, dan Konsesi dinilai efektif dalam menekan pelanggaran perizinan dan penggunaan perangkat tidak bersertifikat. “Namun demikian, masih diperlukan pengawasan berkelanjutan terhadap peredaran perangkat ilegal skala kecil di wilayah kepulauan,” jelasnya.
Balmon SFR Batam juga terus memperkuat koordinasi lintas instansi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), AirNav, aparat keamanan, serta pemerintah daerah guna memastikan pengawasan spektrum, keamanan komunikasi, dan kualitas layanan digital berjalan terpadu.
Melalui kunjungan ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan peran koordinatif lintas kementerian/lembaga, peningkatan sarana dan prasarana monitoring, pemanfaatan hasil pengawasan sebagai sistem peringatan dini, serta percepatan pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) ke pulau-pulau strategis perbatasan.
“Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keselamatan, meningkatkan kualitas layanan digital, serta menjaga kedaulatan ruang komunikasi nasional di wilayah perbatasan,” pungkas Pandu.(*/mn)
