AdvertorialDPRD

MoU Pemkab, TNK, dan PLN Diharapkan Buka Akses Listrik dan Infrastruktur di Wilayah Terpencil

KUTAI TIMUR – Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), TNK, dan PT PLN (Persero) diharapkan membuka peluang percepatan pembangunan infrastruktur serta perluasan layanan listrik di sejumlah wilayah yang selama ini terkendala status kawasan. Ketua DPRD Kutim, Jimmy, menyambut positif kesepakatan tersebut karena dinilai dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat.

Jimmy mengatakan, sejumlah wilayah seperti Sungai Tabuan dan kawasan Bandara telah lama menantikan masuknya layanan listrik. Namun, upaya pembangunan jaringan selama ini menghadapi kendala karena sebagian wilayah berada dalam kawasan yang berkaitan dengan Taman Nasional Kutai (TNK).

Menurutnya, pembangunan jaringan listrik membutuhkan dukungan infrastruktur jalan. Ketika akses jalan belum tersedia atau belum memperoleh persetujuan untuk dibangun, pemasangan jaringan listrik juga menjadi sulit dilakukan.

“Warga di Sungai Tabuan dan Bandara itu memang sudah lama mengidam-idamkan PLN bisa masuk. Selama ini PLN bisa masuk kalau ada infrastruktur jalan juga,” ujarnya.

Jimmy menjelaskan, persoalan status lahan menjadi salah satu hambatan yang perlu diselesaikan. Ia menyebut terdapat wilayah dengan pembatasan berbeda, termasuk kawasan yang disebut sebagai zona merah dan tidak memungkinkan pembangunan masuk dengan mudah.

Kondisi tersebut membuat masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah itu menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar. Jimmy menilai persoalan tersebut perlu dicari jalan keluarnya melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian yang berwenang.

Ia menyebut sebelumnya telah ada pembahasan dengan pihak terkait, termasuk rencana peninjauan terhadap sekitar 315 titik. Peninjauan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi lokasi yang memungkinkan untuk dimasuki pembangunan sarana dan prasarana, termasuk jaringan listrik serta layanan air bersih.

Menurut Jimmy, ruang lingkup kerja sama tidak hanya berkaitan dengan penyediaan listrik. Kesepakatan tersebut juga membuka peluang pembangunan infrastruktur pendukung yang selama ini dibutuhkan masyarakat.

Ia menilai kerja sama lintas pihak dapat menjadi salah satu cara mengatasi keterbatasan pembangunan di wilayah yang menghadapi persoalan status kawasan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan pengelolaan kawasan dan hasil koordinasi dengan instansi berwenang.

Jimmy berharap tindak lanjut kesepakatan tersebut dilakukan secara konkret, terutama melalui pemetaan lokasi, penyelesaian persyaratan, dan penentuan bentuk pembangunan yang dapat dilaksanakan.

“Masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut tetap membutuhkan akses terhadap listrik, air bersih, dan infrastruktur dasar. Karena itu, kerja sama pemerintah daerah, perusahaan, dan PLN diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan pelayanan bagi masyarakat,” katanya. (Adv/Q)

Related Articles

Back to top button