Usulan Bantuan UMKM Belum Terakomodasi, DPRD Kutim Soroti Kebutuhan Peralatan dan Pelatihan
KUTAI TIMUR – Dukungan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi salah satu pekerjaan yang perlu mendapat perhatian di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Sejumlah masyarakat telah menyampaikan usulan bantuan peralatan dan pelatihan usaha, tetapi sebagian kebutuhan tersebut belum terakomodasi melalui pokok-pokok pikiran DPRD.
Anggota Komisi D DPRD Kutim, Yan Ipuy, mengungkapkan bahwa dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di wilayah Dapil IV, terdapat berbagai usulan yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi keluarga. Usulan tersebut antara lain berupa bantuan mesin jahit, peralatan untuk mendukung produksi makanan, alat pencetak kemasan plastik, hingga pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
Menurut Yan, bantuan semacam itu dibutuhkan agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan produksi dan mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Namun, ia mengakui belum banyak usulan UMKM yang berhasil diperjuangkan melalui pokok pikiran DPRD miliknya.
“Kalau UMKM dan peningkatan ekonomi masyarakat, itu yang belum sama sekali. Banyak yang mengajukan, tetapi selama ini belum ada yang terakomodasi melalui pokir saya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan yang cukup sering disampaikan masyarakat adalah bantuan mesin jahit. Selain itu, terdapat pula usulan peralatan produksi yang dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas pengemasan produk.
Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan modal. Ketersediaan peralatan produksi dan peningkatan keterampilan juga menjadi faktor yang dapat menentukan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha.
Yan juga menyebutkan adanya pengajuan bantuan dari masyarakat melalui jalur lainnya, termasuk usulan yang berkaitan dengan pelatihan dan peralatan usaha. Meski demikian, realisasi setiap usulan tetap bergantung pada proses perencanaan, persyaratan administrasi, serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah.
Ia mengakui, tidak seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses dapat langsung direalisasikan. Seluruh usulan harus melalui proses evaluasi Bappeda sebelum menjadi bagian dari program yang dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.
Kondisi tersebut membuat pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian lebih dalam penentuan prioritas pembangunan. Sektor UMKM memiliki potensi untuk memperluas aktivitas ekonomi masyarakat melalui usaha rumahan, produksi makanan, kerajinan, dan berbagai jenis usaha lainnya.
“Kami berharap tidak hanya melalui jalur DPRD, kebutuhan masyarakat terkait peralatan dan pelatihan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan dukungan yang tepat, masyarakat di wilayah pedesaan diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan pendapatan keluarga,” tegasnya. (Adv/Q)







