Sekretariat DPRD Kutim Siapkan Sistem Penilaian Kinerja Anggota Dewan
KUTAI TIMUR – Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan sistem penilaian kinerja anggota dewan melalui inovasi pelayanan kedewanan berbasis digital. Penilaian tersebut direncanakan mencakup tingkat kehadiran dalam rapat, aktivitas anggota dalam menjalankan tugas, hingga tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat.
Sekretaris DPRD Kutim, Jainuddin, mengatakan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan legislatif. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai aktivitas dan kinerja wakil rakyat yang mereka pilih.
Ia menjelaskan, kehadiran anggota dewan dalam rapat selama ini telah didokumentasikan melalui daftar absensi. Ke depan, data kehadiran secara fisik juga akan diintegrasikan dengan sistem digital sehingga dapat direkap dan dievaluasi secara lebih teratur.
“Setiap rapat ada absensinya. Nanti kehadiran secara fisik dan digital juga akan dimasukkan, sehingga bisa terlihat seberapa sering anggota menghadiri rapat,” ujarnya.
Selain kehadiran, penilaian juga diarahkan untuk melihat aktivitas anggota dalam menyampaikan pendapat, mengakomodasi aspirasi, serta menjalankan fungsi kedewanan. Jainuddin menyebut evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap anggota secara individu, tetapi juga terhadap komisi. Dengan demikian, kinerja masing-masing unsur di DPRD dapat dilihat berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Ia mengatakan, Sekretariat DPRD juga merencanakan kegiatan ekspos legislatif yang ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kegiatan tersebut akan menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan hasil penilaian kepada masyarakat dan pihak terkait.
Dalam rencana tersebut, anggota maupun komisi yang dinilai memiliki kinerja baik dapat diberikan penghargaan sebagai bentuk stimulasi. Sebaliknya, hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi unsur yang masih perlu meningkatkan kinerja.
Jainuddin berharap sistem penilaian dapat mendorong anggota DPRD lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ia menilai, pengawasan tidak hanya berasal dari internal lembaga, tetapi juga perlu melibatkan masyarakat melalui keterbukaan informasi.
“Melalui sistem tersebut, publik diharapkan dapat mengetahui bahwa pekerjaan anggota dewan tidak hanya terlihat saat menghadiri kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aktivitas rapat, penyerapan aspirasi, dan tindak lanjut persoalan masyarakat,” tegasnya. (Adv/Q)







