DPRD Kutim Siapkan Usulan Perda untuk Dorong Peningkatan PAD
KUTAI TIMUR – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan sejumlah usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Kutai Timur. Sejumlah sektor potensial, khususnya pertanian dan perkebunan, mulai dilirik untuk dikaji sebagai bagian dari penguatan sumber pendapatan daerah.
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kutim, Hasara, S.H., mengatakan, gagasan tersebut muncul dari pembahasan bersama sejumlah komisi DPRD yang melihat perlunya penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan PAD. Menurutnya, Kutai Timur masih perlu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah agar tidak terlalu bergantung pada sumber pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia menjelaskan, dalam pembahasan sebelumnya, dirinya telah menyampaikan kepada anggota DPRD dan pimpinan agar penyusunan Raperda juga mempertimbangkan sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan melalui kebijakan daerah.
“Saya melihat saat ini PAD Kutai Timur masih sangat rendah. Jadi saya mengusulkan agar kita melihat sektor-sektor yang bisa meningkatkan PAD, sehingga kita tidak terlalu berharap dengan DBH,” ungkap Sarah.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pertanian dan perkebunan. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui penyusunan regulasi yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Sarah juga menyinggung sektor perkebunan kelapa sawit, terutama berkaitan dengan pemanfaatan limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkebunan dan pengolahannya.
Menurutnya, potensi limbah sawit menjadi salah satu hal yang pernah disampaikan anggota DPRD setelah melakukan kegiatan reses dan studi banding ke Kalimantan Selatan. Dalam pembahasan tersebut, muncul gagasan mengenai kemungkinan pemanfaatan limbah sawit agar memiliki nilai tambah dan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi daerah.
Sarah mengatakan, usulan tersebut masih berada pada tahap awal berupa gagasan atau judul rancangan. Karena itu, belum dapat dipastikan bentuk pengaturan, mekanisme retribusi, maupun potensi pendapatan yang nantinya bisa diperoleh pemerintah daerah. Ia menegaskan, kajian akademik dan penelusuran referensi regulasi masih diperlukan sebelum usulan tersebut dapat dikembangkan menjadi rancangan peraturan daerah yang lebih matang.
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan juga telah mengusulkan penyusunan empat naskah akademik untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagai bagian dari persiapan pembentukan regulasi. Sarah menilai, penyusunan Perda harus didasarkan pada kebutuhan daerah dan memiliki tujuan yang jelas. Regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menambah produk hukum daerah, tetapi juga memberikan dampak terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat.
“Karena itu, pembahasan usulan Raperda yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan potensi pemanfaatan limbah sawit perlu dilakukan secara cermat agar nantinya dapat menghasilkan regulasi yang tepat sasaran serta sesuai dengan kewenangan daerah,” tegasnya. (Adv/Q)







