AdvertorialDPRD

Proyeksi APBD Kutim 2027 Turun, Pengesahan Dijadwalkan 30 November

KUTAI TIMUR – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) 2027 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan angka yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah. DPRD bersama pemerintah kini menyesuaikan perencanaan anggaran dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayyid Anjas, mengatakan pemerintah daerah sebelumnya mengajukan proyeksi anggaran sebesar Rp6,1 triliun. Namun, setelah dilakukan peninjauan dalam pembahasan, angka tersebut diperkirakan turun ke kisaran Rp5 triliun.

Menurutnya, penyesuaian diperlukan karena kondisi penerimaan daerah belum memungkinkan pemerintah maupun DPRD mempertahankan proyeksi awal.

“Kondisinya memang tidak berani terlalu optimistis. Yang pasti itu menurun,” ujarnya.

Anjas menjelaskan, pembahasan APBD 2027 saat ini telah memasuki tahapan akhir. Rapat internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah dilaksanakan dan dijadwalkan kembali berlanjut sebelum agenda pengesahan pada 30 November 2026.

Ia menyebut angka final masih menunggu kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Jika proyeksi pendapatan berada di kisaran Rp5 triliun, maka belanja daerah harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan tersebut.

“Kalau memang benar Rp5,1 triliun atau Rp5 triliun, mau tidak mau kami ketok sekian. Tinggal beberapa hari lagi,” katanya.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anjas mengaku belum mengantongi rincian proyeksi secara menyeluruh. Namun, ia menyebut arah penerimaan daerah secara umum juga mengalami penurunan.

Ia menambahkan, realisasi penerimaan pada tahun anggaran 2026 turut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kemampuan keuangan daerah apabila tidak mencapai target.

Penurunan proyeksi anggaran tersebut menuntut pemerintah melakukan penyesuaian belanja dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas, termasuk belanja wajib dan program pembangunan yang telah direncanakan.

Anjas menegaskan pembahasan APBD tetap mengikuti tahapan dan mekanisme penganggaran yang berlaku. DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menyepakati angka anggaran yang realistis berdasarkan kemampuan keuangan Kutim. (Adv/Q)

Related Articles

Back to top button