Sekwan DPRD Kutim Terapkan Sentralisasi Pengelolaan Surat
KUTAI TIMUR – Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jainuddin, meminta seluruh pegawai menerapkan mekanisme terpusat dalam pengelolaan surat-menyurat di lingkungan Sekretariat DPRD. Kebijakan tersebut dilakukan agar setiap surat yang diterima dapat tercatat, terdistribusi, dan ditindaklanjuti melalui jalur administrasi yang jelas.
Jainuddin menegaskan, seluruh surat yang berasal dari luar instansi dan diterima oleh pegawai harus terlebih dahulu disampaikan kepada bagian Tata Usaha (TU). Pegawai tidak diperkenankan menindaklanjuti surat secara sendiri-sendiri tanpa melalui mekanisme administrasi yang telah ditentukan.
Menurutnya, pengelolaan surat secara terpusat diperlukan untuk memastikan setiap dokumen yang masuk dapat diketahui dan ditangani sesuai kebutuhan organisasi. Dengan mekanisme tersebut, proses administrasi diharapkan lebih tertib serta meminimalkan kemungkinan adanya surat yang terlewat atau tidak tersampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
“Surat-menyurat itu siapapun teman-teman ASN yang mendapat surat dari luar, tolong disampaikan ke TU. Semua surat-menyurat harus terpusat di TU,” ujar Jainuddin.
Ia menjelaskan, bagian tata usaha nantinya bertugas menerima dan mengatur distribusi surat kepada bagian atau pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, alur administrasi menjadi lebih terstruktur. Surat yang diterima tidak langsung ditangani secara individual oleh pegawai yang kebetulan menerimanya, melainkan terlebih dahulu masuk dalam mekanisme pengelolaan administrasi yang berlaku.
Jainuddin menilai, ketertiban dalam pengelolaan surat merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD. Sebagai perangkat pendukung kelembagaan DPRD, Sekretariat DPRD memiliki aktivitas administrasi yang melibatkan berbagai bagian dan membutuhkan koordinasi yang baik.
Karena itu, keseragaman prosedur dalam menerima dan mendistribusikan dokumen menjadi hal yang perlu diperhatikan seluruh pegawai. Setiap surat yang masuk harus dapat diketahui keberadaannya dan diarahkan kepada pihak yang tepat sesuai substansi maupun kepentingannya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pegawai memahami pembagian tugas masing-masing dalam menjalankan aktivitas administrasi. Kepatuhan terhadap mekanisme kerja yang telah ditetapkan merupakan bagian dari tanggung jawab profesional setiap ASN.
Penerapan sistem terpusat ini sekaligus diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarbagiannya. Sebab, informasi yang diterima melalui surat sering kali membutuhkan tindak lanjut dari lebih dari satu bagian sehingga diperlukan pengaturan distribusi yang jelas. Selain itu, pengelolaan administrasi yang tertib dapat membantu pimpinan dalam memantau berbagai surat dan urusan kedinasan yang memerlukan perhatian maupun tindak lanjut.
Jainuddin berharap seluruh pegawai dapat mengikuti mekanisme tersebut secara konsisten. Ia menekankan bahwa tertib administrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian tata usaha, melainkan membutuhkan kepatuhan seluruh pegawai yang terlibat dalam aktivitas persuratan.
“Melalui sentralisasi pengelolaan surat tersebut, Sekretariat DPRD Kutim diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi dan mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan secara lebih efektif,” tutupnya. (Adv/Q)







