AdvertorialDPRD

Jimmy Soroti Ketimpangan Pembangunan, Fasilitas Kesehatan dan Infrastruktur Desa Perlu Diperkuat

KUTAI TIMUR – Pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Ketua DPRD Kutim, Jimmy, mengatakan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik di sejumlah wilayah berpotensi mendorong masyarakat berpindah dan berkumpul di pusat perkotaan.

Menurut Jimmy, pembangunan daerah seharusnya berorientasi pada kebutuhan manusia sebagai pihak yang menjalankan sekaligus menerima manfaat pembangunan. Ketersediaan fasilitas fisik perlu diikuti dengan pelayanan yang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ia mengakui pembangunan yang berjalan belum sepenuhnya memuaskan. Sejumlah kebutuhan dasar, seperti fasilitas kesehatan, tenaga medis, peralatan pelayanan, pendidikan, listrik, dan air bersih, masih membutuhkan perhatian.

“Objek pembangunan itu manusianya. Semua harus bisa merasakan. Terutama kesehatan, belum semua merata, belum semua ada puskesmas. Tenaga medis mungkin ada, tetapi peralatan yang ada belum mendukung,” ujarnya.

Jimmy menilai keterbatasan fasilitas di wilayah kecamatan dapat memengaruhi pilihan masyarakat untuk menetap. Ketika layanan dan peluang ekonomi lebih banyak tersedia di perkotaan, masyarakat cenderung berpindah untuk mendapatkan akses yang dianggap lebih baik.

Dampaknya, pusat perkotaan menjadi semakin padat. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memunculkan persoalan lain, seperti meningkatnya kebutuhan perumahan, biaya hidup, persaingan pekerjaan, hingga pengangguran.

Ia menilai Kutim sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada sektor pertambangan. Pertanian dan sektor produktif lainnya juga dapat dikembangkan di wilayah kecamatan apabila didukung infrastruktur yang memadai.

Jimmy mencontohkan kondisi jalan di sejumlah wilayah yang masih menghambat pengangkutan hasil produksi masyarakat. Ia menyebut akses jalan Rantau Pulung sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap distribusi barang dan hasil usaha warga.

Menurutnya, perencanaan pembangunan pemerintah daerah pada dasarnya sudah memiliki arah. Namun, keterbatasan dukungan keuangan dan infrastruktur membuat pelaksanaannya belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyoroti penurunan nominal APBD yang terjadi ketika kebutuhan pembangunan masih cukup besar. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan lain agar pembangunan tidak terhenti.

“Pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian dalam penyusunan program pemerintah. Penguatan fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, listrik, dan air bersih di wilayah kecamatan itu penting agar masyarakat memiliki kesempatan berkembang tanpa harus selalu berpindah ke pusat kota,” katanya. (Adv/Q)

Related Articles

Back to top button