DPRD Kutim Tegaskan Pengaduan Warga Ditindaklanjuti, Eksekusi Tetap Kewenangan Pemerintah
KUTAI TIMUR – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan sistem pengaduan masyarakat digital untuk mempermudah warga menyampaikan persoalan kepada wakil rakyat. Namun, Sekretaris DPRD Kutim, Jainuddin, menegaskan bahwa kewenangan DPRD dalam sistem tersebut adalah menerima, merespons, dan menindaklanjuti aspirasi, bukan melaksanakan langsung penyelesaian persoalan di lapangan.
Jainuddin mengatakan, pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal Sapa Dewan nantinya akan diteruskan kepada anggota DPRD dan komisi yang membidangi persoalan tersebut. Jika laporan membutuhkan pembahasan lebih lanjut, DPRD dapat menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan menghadirkan pihak terkait, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan teknis.
Ia mencontohkan, apabila masyarakat melaporkan kerusakan jalan, DPRD dapat menerima laporan, mengidentifikasi lokasi, kemudian menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.
“DPRD tugasnya merespons pengaduan masyarakat dan menindaklanjutinya. Untuk eksekusi atau pelaksanaan, itu menjadi tugas pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, pembagian kewenangan tersebut perlu dipahami masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap fungsi lembaga legislatif. DPRD memiliki fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran, sedangkan pelaksanaan program pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Jainuddin menilai, keberadaan sistem pengaduan digital dapat membantu masyarakat mengetahui jalur penyampaian aspirasi sekaligus memudahkan DPRD dalam mendokumentasikan laporan.
Selama ini, warga terkadang menghadapi kendala ketika hendak menyampaikan pengaduan secara langsung. Selain harus mengetahui pihak yang dituju, masyarakat juga perlu mengeluarkan biaya untuk datang ke kantor DPRD. Dengan sistem digital, laporan dapat disampaikan melalui perangkat masing-masing. Pengaduan juga dirancang dilengkapi foto dan lokasi berbasis geospasial sehingga informasi yang diterima lebih jelas.
Jainuddin berharap sistem tersebut dapat memperkuat hubungan antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah. Aspirasi warga dapat diterima lebih cepat, sementara DPRD memiliki bahan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada eksekutif.
“Keberhasilan sistem tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya laporan yang masuk, tetapi juga dari respons dan tindak lanjut yang diberikan terhadap setiap pengaduan. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan dapat melihat proses kerja DPRD secara lebih terbuka, termasuk bagaimana aspirasi diterima dan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan menyelesaikannya,” tegasnya. (Adv/Q)







