AdvertorialDPRD

Raperda RTRW Kutim Tertunda, Menunggu Agenda Pembahasan di Kementerian ATR

KUTAI TIMUR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur belum dapat dituntaskan. Meski telah melewati sejumlah tahapan, proses pembahasannya masih menunggu jadwal presentasi dan pembahasan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kutim, Sarah Hasara, S.H., mengatakan, penyusunan Raperda RTRW memiliki tahapan yang cukup panjang dan melibatkan sejumlah instansi di tingkat daerah hingga pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan penyusunan RTRW, terdapat sembilan tahapan yang harus dilalui sebelum rancangan tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Saat ini, prosesnya telah melewati empat tahapan. Setelah melalui proses di tingkat daerah, dokumen Raperda tersebut telah difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan selanjutnya disampaikan untuk proses di Kementerian ATR.

“Progresnya saat ini sudah melewati tahapan keempat. Setelah difasilitasi gubernur, baru kemudian kita masukkan ke Kementerian ATR. Nah, sekarang kita masih menunggu jadwal untuk presentasi,” jelas Sarah.

Menurutnya, proses di tingkat kementerian membutuhkan waktu yang tidak dapat dipastikan. Hal tersebut karena pembahasan dokumen tata ruang melibatkan daerah-daerah lain di Indonesia yang juga harus mendapatkan jadwal pembahasan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam menentukan waktu penyelesaian Raperda RTRW Kutim. Sementara itu, terdapat ketentuan dalam tata tertib DPRD yang mengatur masa kerja panitia khusus (Pansus) dalam menyelesaikan pembahasan Raperda selama enam bulan.

Sarah menyebutkan, proses pembahasan Raperda RTRW telah melewati batas waktu enam bulan tersebut. Karena belum ada kepastian jadwal penyelesaian tahapan di tingkat pusat, pembahasannya untuk sementara harus ditunda.

Ia menegaskan, penundaan bukan berarti Raperda RTRW dicabut atau dibatalkan. Rancangan tersebut tetap akan dilanjutkan apabila seluruh persyaratan dan tahapan yang diperlukan telah terpenuhi.

“Jadi bukan kita cabut, tetapi kita pending sampai proses dan ketentuan yang diperlukan terpenuhi. Kalau sudah selesai, pembahasannya bisa kembali dilanjutkan,” ujarnya.

Sarah juga menekankan bahwa keberadaan Perda RTRW merupakan kebutuhan penting bagi daerah. Regulasi tersebut diperlukan sebagai landasan dalam mengatur pemanfaatan ruang dan arah penataan wilayah.

Ia menyebutkan, RTRW Provinsi Kalimantan Timur telah terbit pada 2024 sehingga penyusunan RTRW kabupaten menjadi bagian penting dalam penyelarasan kebijakan penataan ruang di daerah.

Karena itu, pihaknya berharap proses yang masih berlangsung di tingkat kementerian dapat segera memperoleh kepastian jadwal. Dengan demikian, pembahasan Raperda RTRW Kutim dapat kembali dilanjutkan hingga tahap pengesahan. Penyelesaian regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan penataan ruang serta menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Timur. (Adv/Q)

Related Articles

Back to top button