Warga Miskin di Kutim Meningkat, HMI Cabang Sangatta Kritisi Kebijakan dan Program Pemberantasan Kemiskinan Pemda
KUTAI TIMUR – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sangatta, Ashan Putra Pradana, mengkritisi kebijakan Pemkab Kutai Timur atas prestasi terbalik dalam menekan angka kemiskinan.
Menurut Ashan, kritik ini perlu disampaikan mengingat adanya pemberitaan yang dilakukan oleh salah satu media yang mengupas data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kemiskinan di Kalimantan Timur dan menyebutkan bahwa pada tahun 2021 angka kemiskinan di Kutai Timur berkisar pada angka 9,81 persen berada di peringkat ke empat telah mengalami peningkatan pada periode Januari tahun 2022 menjadi 37,78 persen berada di peringkat ketiga.
“Kami menilai bahwa banyak program yang masih jauh dari kata berhasil dilaksanakan, dalam hal ini saya katakan bahwa Pemkab Kutim belum berhasil dalam menjalankan program terkait pengentasan kemiskinan,” katanya.
Dia menambahkan, kegagalan itu terbukti dengan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang masih hidup di bawah angka kemiskinan.
“Salah satu program unggulan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur tidak menjadi prioritas utama sehingga kami nilai, program kegiatan yang lain juga tidak akan terlaksana dengan baik. Belum lagi kita bicara persoalan pendidikan yang masih banyak kekacauannya, kesehatan dan lain sebagainya, ini menjadi perhatian kita semua terhadap masyarakat Kutai Timur, dan keberadaan Bupati bukan menjadi solutif namun menjadi sebuah antitesa solutif yang baru, padahal pemerintah daerah punya peran penting dan wewenang dalam merencanakan serta melaksanakan kebijakan program dalam kemajuan daerah,” tambahnya.
Menurut Putra seorang kepala daerah harus bisa menguasai permasalahan yang mendasar yang dihadapi daerahnya. Sehingga potensi-potensi program daerah dapat terwujud dengan baik, bukan hanya perencanaan kebijakan yang bersifat mercusuar namun nihil realisasinya.
“Kami nilai bahwa kesehatan, pendidikan, ekonomi itu terhubung dengan kesejahteraan masyarakat jadi harus menjadi prioritas utama kepala daerah,” tutupnya.
