KUTAI TIMUR – Anggota Komisi C DPRD Kutim Abdi Firdaus menilai pembangunan di Kutim masih berjalan dengan lambat. Hal tersebut menurutnya dikarenakan sistem pembangunan yang lebih terfokus ke kota ketimbang pemerataan pembangunan dari desa.
Politisi dari Partai Demokrat ini juga menyampaikan bahwa atas hal tersebut terjadi kesenjangan pembangunan yang signifikan yang saat ini tengah dikebut oleh pemerintah daerah untuk menutup jarak yang timbul dalam konteks masalah pembangunan yang dilakukan. Namun disisi lain dirinya juga mengapresiasi keinginan pemerintah untuk terus melaksanakan pembangunan secara optimal.
Menurutnya terkait permasalahan tersebut, Komisi C DPRD Kutim telah berupaya optimal untuk menjalin komunikasi baik dengan OPD terkait maupun pimpinan daerah yang menurutnya mendapat respon positif. Meskipun fakta di ibaratkannya masih jauh api dari panggang.
“Terkait pembangunan di Kutim masih lambat, seharusnya dimulai dari desa. Kurangi pembangunan di kota dan prioritaskan untuk pemerataan pembangunan di desa. Karena ketika pembangunan dari desa bejalan optimal maka akan berdampak positif pada kota,”ucapnya.
Abdi juga menegaskan bahwa dirinya, Komisi C DPRD, atau rekan anggota DPRD secara umum, selalu memberi dukungan positif terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Kutim. Oleh karena itu dirinya berharap, koordinasi dan komunikasi yang intens terus dilaksnakan oleh pihak eksekutif ke DPRD Kutim. Sehingga soliditas dalam membangun daerah dapat tercapai dengan optimal.
Hal ini menurutnya juga harus menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah kedepannya. Karena terkait pembangunan, tegasnya, pemerintah tidak dapat melaksanakan hal tersebut tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak, terutama DPRD Kutim. Karena, kebutuhan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat juga banyak disampaikan saat anggota DPRD melakukan kunjungan ke dapil ataupun melakukan reses yang merupakan agenda rutin.
“Kebutuhan masyarakat itu dewan yang biasanya lebih paham. Karena kami secara kontinue bertatap muka dengan masyarakat, turun ke lapangan mendengar aspirasi dan bersentuhan langsung dengan mereka. Maka dari itu kami harap pemerintah dapat terus berbenah dalam menata Kutim dan membangun komunikasi,”tegasnya. (Adv/DPRD/De)
