Meningkatkan Perlindungan Buruh dan Hak Perempuan di Kutai Timur: Komitmen Pemerintah dan DPRD untuk Perbaikan
Netizens.id, KUTAI TIMUR – Masalah kinerja Dewan Perwailan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan utama dalam sebuah demo yang berlangsung di depan gedung DPRD. Leni Angriani, anggota Komisi B DPRD, secara tegas menyuarakan komitmennya untuk meningkatkan perlindungan terhadap buruh dan hak-hak perempuan di daerah tersebut, dalam sebuah wawancara eksklusif setelah rapat hearing.
“Masalah kinerja terkait perburuhan di Kutim masih minim,” ujar Leni Angriani. “Saat reses kemarin, saya memfokuskan pada masalah buruh karena saya juga salah satu pengurus pusat di kasbi sebagai wakil ketua. Kendala yang dihadapi, terutama di sektor perkebunan, sangat besar terkait hak-hak mereka, khususnya dalam hal BPJS.”lanjutnya.
Leni juga menyoroti ketidakadilan terhadap perempuan di tempat kerja, termasuk dalam hal hak-hak seperti cuti melahirkan dan cuti haid.
“Beberapa perusahaan masih belum memberikan hak tersebut kepada para pekerja perempuan,” tambahnya.
Dalam upaya perbaikan, Leni menegaskan perlunya kerja sama yang kuat antara DPRD dan pihak terkait lainnya.
“Kami berencana membentuk sebuah pansus untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi hak-hak buruh dan perempuan ini,” ujarnya.
Terkait dengan langkah konkret, Leni menyampaikan bahwa tindakan sudah mulai diambil. “Akan secepatnya. Saya telah berkoordinasi dengan wakil Bupati Kutim, dan mereka sudah meminta data yang relevan. Saya juga telah mengajak semua ketua buruh untuk menyerahkan data terkait. Tindak lanjut selanjutnya akan kami atur dengan sebaik-baiknya.” Ucapnya.
Mengenai respons pemerintah setempat, Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, menegaskan dukungan mereka terhadap upaya meningkatkan perlindungan buruh dan hak-hak perempuan. “Kami siap untuk bekerja sama dengan DPRD dan pihak terkait guna mengatasi masalah ini secara bersama-sama,” ujarnya.
Komitmen dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kutim ini mencerminkan tekad bersama untuk memperbaiki kondisi buruh dan meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan di wilayah tersebut. Diharapkan, langkah-langkah konkret yang diambil akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti buruh dan perempuan di Kutai Timur.(Adv-DPRD/Ty)
