Fraksi Demokrat: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Meningkat, Namun Dinilai Kurang Maksimal
Netizens.id, Kutai Timur – Dalam rapat paripurna ke-27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Fraksi Demokrat menyampaikan pandangan umumnya terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. M. Amin, perwakilan dari Fraksi Demokrat, mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2023, namun menilai bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) masih belum maksimal.
Pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 352,46 miliar atau 44,76% dari target anggaran sebesar Rp 787,53 miliar. “Realisasi ini patut diapresiasi, namun masih dirasa kurang maksimal mengingat banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang belum terpenuhi,” ujar M. Amin dalam pembacaan pandangan dari fraksi demokrat.
Fraksi Demokrat menekankan pentingnya memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan PAD. Mereka mempertanyakan apakah peningkatan ini dominan disumbang oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Kutai Timur atau karena faktor lainnya.
“Apakah seluruh BUMD dan Perusda berkinerja optimal sehingga mampu mendongkrak PAD secara signifikan? Hal ini penting untuk diketahui publik,” tambah M. Amin.
Fraksi Demokrat juga mendorong pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua BUMD dan Perusda beroperasi dengan optimal agar dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Mereka menggarisbawahi perlunya diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik.
Dalam penutupannya, Fraksi Demokrat berharap pemerintah Kabupaten Kutai Timur meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengusulkan agar informasi terkait pengelolaan keuangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar M. Amin.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah dan memastikan bahwa setiap BUMD dan Perusda mampu berkontribusi secara optimal. Dengan demikian, kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Dengan adanya peningkatan pendapatan yang lebih signifikan, diharapkan pula terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur. Fraksi Demokrat menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan APBD demi terwujudnya tata kelola keuangan yang lebih baik di masa mendatang.(Adv-DPRD/Ty)
