KUTAI TIMUR – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dengan penuh semangat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 Kaltim di Samarinda pada Kamis (2/5/2024). Acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah, perwakilan Kabupaten dan Kota se-Kaltim, pimpinan Forkopimda, tokoh adat, serta undangan dari berbagai kelompok masyarakat dan pemerhati pendidikan, yang menjadikan acara ini sebagai momen penting dalam merumuskan arah pembangunan Kaltim ke depan.
Dalam pidatonya, Pj Gubernur Akmal Malik menegaskan bahwa RKPD 2025 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi Kaltim Sejahtera 2025. Fokus utama pembangunan adalah peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, menuju nusantara yang adil dan maju.
Pj Gubernur Kaltim memberikan kesempatan kepada setiap Bupati, Walikota, atau perwakilan mereka untuk menyampaikan usulan program-program prioritas dari daerah masing-masing. Salah satu yang menjadi sorotan adalah usulan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian Zubair, didampingi oleh Kepala Bappeda Novian Noor.
“Kutim mengusulkan lima program prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, IPAL, dan reklamasi sungai Sangatta. Prioritas utama kami adalah pembangunan pendidikan, mengingat kekurangan gedung sekolah di Sangatta Utara dan Selatan serta infrastruktur pendukung lainnya,” ungkap Zubair.
Kutim juga mengusulkan pengadaan fasilitas penunjang laboratorium kesehatan dan pembangunan IPAL serta drainase untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi.
“Penting bagi kami agar Provinsi turut mendukung penanganan masalah banjir ini, mengingat izin untuk pengerukan dan reklamasi sungai merupakan kewenangan Provinsi, bukan Kabupaten,” tegasnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan jalur kecamatan dan antar kecamatan menjadi fokus utama dalam usulan prioritas Kutim. Zubair menekankan perlunya peningkatan jalan di beberapa kecamatan yang kondisinya saat ini mirip dengan jalur offroad.
Musrenbang ini merupakan langkah awal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltim 2025-2045, serta penandatanganan kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan RKPD. (Adv)
