DPRD Kutai Timur Dukung Kenaikan Gaji BPD sebagai Bentuk Apresiasi Terhadap Penyelenggara Desa
KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang menaikkan gaji Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Gaji Ketua BPD yang sebelumnya Rp1,2 juta per bulan kini meningkat menjadi Rp4,2 juta per bulan. Peningkatan ini berlaku juga bagi sekretaris, bendahara, dan anggota BPD, yang semuanya menerima kenaikan gaji sesuai skema berjenjang.
Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji tersebut sudah sejalan dengan beban kerja yang diemban oleh anggota BPD dan sesuai dengan regulasi yang ada. Novel menyatakan persetujuannya terhadap kenaikan ini, dengan catatan bahwa anggota BPD harus tetap bertanggung jawab dan melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya.
“Kita mendukung kenaikan gaji ini karena sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan beban kerja yang mereka jalankan. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan tanggung jawab yang tinggi,” ujar Novel Tyty Paembonan, politisi dari Partai Gerindra.
Kebijakan kenaikan gaji BPD ini dipandang sebagai langkah positif oleh DPRD Kutai Timur, yang melihatnya sebagai bentuk apresiasi yang layak diberikan kepada penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki peran penting dalam pembangunan lokal. Namun, Novel juga mengingatkan agar kebijakan ini tidak dikaitkan dengan kepentingan politik, terutama menjelang Pilkada.
“Harapan saya, kenaikan gaji ini murni didasari oleh niat untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa, bukan sebagai alat politik. Kita harus memastikan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan niat yang tulus,” tambahnya.
Dengan dukungan dari DPRD, diharapkan kenaikan gaji ini akan memotivasi para anggota BPD untuk bekerja lebih giat dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kutai Timur.(Adv-DPRD/RH)
