Pospera Kutai Timur Gelar Aksi Damai Tolak Revisi UU Pilkada: Kritik Pedas terhadap DPR dan Pemerintah
KUTAI TIMUR – Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kutai Timur, Kalimantan Timur, menggelar aksi damai pada Rabu (22/8/2024) sore, sebagai bentuk protes terhadap rencana revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes yang melanda berbagai wilayah di Indonesia.
Koordinator aksi, Andi Zulfian, menyebutkan bahwa protes ini adalah “aksi prakondisi” untuk mengawal Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6. Menurut Andi, masyarakat sudah merasa jenuh dengan situasi yang ada saat ini. Ia juga menambahkan bahwa aksi serupa di beberapa daerah telah dibubarkan dengan cara represif oleh aparat keamanan.
“Kami melihat DPR RI bersikap semena-mena dalam revisi UU Pilkada ini. Ada kekuatan besar yang mendorong pembuatan undang-undang untuk meloloskan ‘Kaisar’. Ini mengingatkan kita pada peristiwa pengesahan UU Cipta Kerja dan aksi September 2019 yang penuh kekerasan,” ujar Andi.
Aksi di Kutai Timur ini diikuti oleh sekitar 12 orang dan dipimpin oleh Pospera Kutai Timur. Andi menegaskan bahwa aksi ini penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa situasi negara sedang tidak aman.
“Beberapa peraturan yang dibuat hanya untuk memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi, dan ini akan berdampak pada kehidupan bernegara dan demokrasi kita,” jelasnya.
Andi juga mengkritik alokasi anggaran APBN 2025 yang menurutnya memberikan porsi terbesar kepada TNI dan Polri. Ia khawatir hal ini akan berakibat pada pembungkaman demokrasi jika masyarakat tidak bertindak.
Para demonstran berencana untuk melanjutkan aksi pada hari berikutnya. Mereka sedang menggalang konsolidasi dengan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat untuk melakukan aksi yang lebih besar.
“Mahasiswa dan pemuda harus menjadi ujung tombak dalam menyadarkan masyarakat. Kita tidak bisa berharap masyarakat akan sadar dengan sendirinya, terutama di tengah intimidasi dan diskriminasi terhadap mereka yang bersuara,” tegas Andi.
Meskipun tidak dapat memastikan dampak langsung aksi ini terhadap Kutai Timur, Andi menekankan bahwa gerakan ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam terhadap kesewenang-wenangan. “Ini bukan hanya soal kepentingan politik, tetapi juga untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh mengabaikan suara rakyat,” tutupnya(Q)
