Komisi A DPRD Kutai Timur Dorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran, Minimalkan Silva
KUTAI TIMUR, Netizens.id — Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur memfokuskan perhatian pada upaya mengoptimalkan penyerapan anggaran APBD dan meminimalkan potensi terjadinya silva (sisa lebih penggunaan anggaran) di akhir tahun 2024. Anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi A menilai bahwa penyerapan anggaran yang rendah hingga bulan November menjadi masalah serius yang harus segera ditangani.
Eddy Markus Palinggi, Ketua Komisi A, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, penyerapan anggaran APBD Kutai Timur baru mencapai sekitar 30 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Ia mengatakan bahwa hal ini bisa berisiko menghambat pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan, dan mendorong terjadinya silva.
“Kami mencatat bahwa penyerapan anggaran kita masih jauh dari target. Padahal, anggaran kita cukup besar, sekitar 14 triliun rupiah. Jika tidak segera diselesaikan, sisa anggaran ini bisa jadi masalah, dan menjadi silva yang tidak dimanfaatkan dengan baik,” ujar Eddy.
Menurut Eddy, rendahnya penyerapan anggaran bisa disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari kendala administratif hingga terlambatnya pelaksanaan proyek-proyek yang sudah direncanakan. Komisi A pun berencana untuk segera mengundang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk melakukan rapat koordinasi guna mencari tahu penyebab rendahnya penyerapan anggaran tersebut.
“Kami akan segera mengadakan rapat dengan OPD untuk mengevaluasi penyebabnya, apakah karena masalah SDM, kurangnya koordinasi, atau faktor lainnya,” jelasnya.
Eddy juga menekankan pentingnya agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang ada dapat digunakan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan malah berakhir menjadi sisa yang tidak digunakan,” tambahnya.
Komisi A DPRD Kutai Timur berharap bahwa dengan koordinasi yang lebih intensif dan pemantauan yang lebih ketat, penyerapan anggaran dapat meningkat menjelang akhir tahun. Selain itu, mereka juga berencana untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
“Jika anggaran bisa terserap dengan baik, maka program-program pembangunan yang ada bisa berjalan lebih optimal, dan masyarakat akan merasakan manfaatnya. Kami berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah,” kata Eddy. (Adv-DPRD/Ty)
