Masalah Perkebunan dan Perikanan di Dapil 2: Prioritas Joni, Anggota Komisi C DPRD Kutim
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Anggota DPRD Kutai Timur, Joni, yang tergabung dalam Komisi C DPRD yang membidangi pembangunan, menyoroti berbagai persoalan di daerah pemilihannya (Dapil 2). Masalah di sektor perkebunan dan perikanan menjadi keluhan utama masyarakat, yang kerap disampaikan dalam kegiatan reses.
Salah satu persoalan mendesak adalah keterbatasan subsidi pupuk untuk perkebunan kelapa sawit. Menurut Joni, hal ini terjadi karena adanya peraturan yang tidak mengizinkan kelapa sawit masuk dalam kategori tanaman penerima subsidi pupuk. Sebaliknya, sektor pertanian lainnya, seperti tanaman sayuran dan sawah jangka pendek, masih mendapatkan subsidi. “Kelapa sawit ini memang menjadi sorotan utama di Dapil 2, tetapi aturan yang ada membatasi dukungan subsidi,” jelas Joni.
Selain itu, di wilayah pesisir seperti Kecamatan Rantau Pulung, Bengalon, dan Teluk Pandan, para nelayan menghadapi tantangan dalam sektor perikanan. Kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi salah satu isu prioritas. “Kalau di pesisir, fokusnya nelayan. Mereka masih butuh dukungan lebih dari pemerintah,” ujarnya. Ketimpangan antara sektor perkebunan dan perikanan ini membutuhkan perhatian serius untuk memastikan pemerataan pembangunan.
Di luar sektor perkebunan dan perikanan, infrastruktur di Dapil 2, khususnya di Sangatta Selatan, juga menjadi perhatian utama. Banyak pemukiman yang masih berada di kawasan hutan, sehingga sulit mendapatkan akses pembangunan. “Misalnya di Sangkima, masih banyak pemukiman yang masuk kawasan hutan. Masyarakat berharap kawasan itu bisa dilepaskan untuk mendukung pembangunan,” tambah Joni. Pemerintah daerah kini tengah memprogramkan pelepasan kawasan hutan di beberapa wilayah, seperti Karangan, guna mempercepat pembangunan infrastruktur.
Meski beberapa aspirasi masyarakat sudah terealisasi, seperti pembangunan jalan kebun dan pengadaan alat-alat pasca-panen, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan. “Jalan kebun sudah lebih baik, tapi perbaikan sering tidak bertahan lama. Ini jadi PR bersama,” katanya.
Joni berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih pada sektor-sektor ini dalam perencanaan anggaran ke depan, agar permasalahan masyarakat di Dapil 2, terutama di bidang perkebunan, perikanan, dan infrastruktur, dapat segera teratasi secara berkelanjutan.(Adv-DPRD/Ty)
