Fraksi PPP Apresiasi Penganggaran APBD 2025 di Paripurna Ke-20 DPRD Kutai Timur
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan apresiasi positif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pandangan tersebut disampaikan oleh Ramadhani, perwakilan Fraksi PPP, saat membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD.
Dalam pandangan tersebut, Ramadhani menyatakan bahwa penganggaran yang telah disusun menunjukkan upaya serius pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kutai Timur. Ia menyoroti total alokasi belanja daerah yang mencapai Rp11,136 triliun. “Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas kerja keras dalam menyusun prioritas anggaran untuk tahun 2025, yang telah dirancang dengan detail dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ungkap Ramadhani.
Lebih lanjut, ia memaparkan alokasi belanja daerah, yang terdiri atas beberapa komponen utama, yakni belanja operasi sebesar Rp5,603 triliun, belanja modal sebesar Rp4,321 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar, dan belanja transfer yang diproyeksikan sebesar Rp1,191 triliun. “Alokasi ini mencerminkan upaya untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta cadangan anggaran untuk kebutuhan tak terduga,” tambahnya.
Fraksi PPP juga menekankan bahwa anggaran ini perlu dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran. Ramadhani menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah dapat memastikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bergerak cepat dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. “Kami berharap serapan anggaran dapat dimaksimalkan untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Paripurna ke-20 ini dihadiri oleh jajaran anggota DPRD, eksekutif pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. Pandangan umum yang disampaikan Fraksi PPP merupakan bagian dari proses pembahasan Raperda APBD 2025, yang akan terus didalami melalui rapat-rapat lanjutan demi menghasilkan peraturan yang berpihak pada rakyat. (Adv-DPRD/Ty)
