DPRD: Pemerintah Kutai Timur Berkomitmen Maksimalkan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan apresiasi atas pandangan konstruktif yang disampaikan oleh Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam tanggapannya pada Rapat Paripurna ke-21, Pemerintah menegaskan keseriusannya untuk menjadikan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama.(25/11/2024)
Fraksi Golkar sebelumnya memberikan perhatian terhadap pentingnya alokasi anggaran yang maksimal untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Menurut fraksi tersebut, ketiga sektor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sejalan dengan pandangan ini dan menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan alokasi anggaran, meskipun menghadapi tantangan berupa ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami sepakat bahwa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah prioritas utama yang harus dikelola dengan baik. Sektor ini memiliki efek berganda, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka stunting, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujar Sudirman Latif, Asisten III Pemkab Kutai Timur, saat membacakan tanggapan pemerintah.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga menegaskan akan memperbaiki proses penyusunan APBD agar lebih tertib dan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menanggapi serius masukan Fraksi Golkar terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam rangka meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah akan melakukan pembenahan tata kelola perusahaan daerah. Upaya ini mencakup penetapan target kinerja dan kontribusi yang jelas, sehingga BUMD dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian daerah.
Komitmen ini diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan Kabupaten Kutai Timur, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan APBD yang efisien dan tepat sasaran. Pemerintah optimis bahwa dengan kerja sama semua pihak, terutama DPRD, target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Dengan langkah ini, Pemkab Kutai Timur berharap bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.(Adv-DPRD/Ty)
