Fraksi Demokrat Soroti Prioritas Pembangunan dan Ketimpangan Alokasi Anggaran di Kutai Timur
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Dalam rapat Paripurna ke-20 yang digelar DPRD Kutai Timur, Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya prioritas pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pandi Widiarto, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, menekankan perlunya fokus pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.
“Kami mendukung alokasi anggaran yang memprioritaskan kebutuhan utama masyarakat. Sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya yang langsung terhadap kualitas hidup masyarakat,” ujar Pandi saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Demokrat.
Fraksi Demokrat juga menyoroti ketimpangan dalam alokasi belanja daerah, terutama perbandingan antara belanja operasi dan belanja modal. Menurut mereka, belanja operasi yang lebih besar mencerminkan kurangnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong konektivitas antar wilayah di Kutai Timur.
“Kami meminta pemerintah untuk menambah anggaran multi-year, khususnya untuk infrastruktur konektivitas antar desa dan kecamatan. Ini adalah prioritas penting agar pembangunan lebih merata,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat mengkritisi beberapa program pemerintah yang dianggap belum tepat sasaran. Panggung hiburan dan pelatihan teknis (Bimtek) bagi pegawai menjadi contoh program yang dinilai belum memberikan hasil maksimal bagi masyarakat.
Melalui pandangan ini, Fraksi Demokrat berharap APBD 2025 dapat disusun lebih efisien, fokus pada kebutuhan mendesak, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur. “Kami mendorong pemerintah untuk melakukan perencanaan yang lebih matang agar anggaran digunakan secara efektif dan memberikan dampak positif jangka panjang,” pungkas Pandi.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk memastikan penggunaan anggaran publik mendukung visi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Adv-DPRD/Ty)
