Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur Soroti Ketimpangan Anggaran dan Evaluasi Program Pemerintah
KUTAI TIMUR, Netizens.id — Dalam Rapat Paripurna ke-20 yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur menyoroti beberapa isu penting terkait belanja daerah. Pandangan umum fraksi ini disampaikan oleh Pandi Widiarto, Ketua Fraksi Demokrat, yang menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran.
Fraksi Demokrat menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antara belanja operasi dan belanja modal. “Belanja operasi yang lebih besar dibandingkan belanja modal menunjukkan kurangnya perencanaan keuangan yang matang. Padahal, belanja modal sangat penting untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Pandi.
Sebagai langkah konkret, Fraksi Demokrat meminta pemerintah untuk meningkatkan anggaran multi-year, terutama untuk program konektivitas antar desa dan kecamatan. Program ini dinilai sangat penting untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat di berbagai wilayah Kutai Timur.
Selain itu, Fraksi Demokrat mengkritik beberapa program pemerintah yang dinilai belum memberikan hasil maksimal, seperti panggung hiburan dan bimbingan teknis (Bimtek) bagi pegawai. Menurut Pandi, program tersebut perlu dievaluasi agar dapat lebih tepat sasaran. “Program yang tidak memberikan manfaat signifikan hanya akan membebani anggaran daerah. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran membawa dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Demokrat juga menyerukan pentingnya pengawasan yang lebih baik dalam pelaksanaan program. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pemborosan dan memastikan anggaran digunakan secara efektif.
Dengan rekomendasi ini, Fraksi Demokrat berharap pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat menyusun APBD yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, demi mewujudkan visi “Kutai Timur Hebat 2045.” (Adv-DPRD/Ty)
