Fraksi PIR Dorong Optimalisasi SIPD untuk Transparansi dan Pelayanan Publik
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kutai, Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) menyoroti pentingnya optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan transparansi, kualitas tata kelola, dan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur.
Ketua Fraksi PIR, Novel Tyty Paembonan, menyampaikan bahwa SIPD memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan data terkait perencanaan pembangunan, laporan keuangan, dan pengawasan pelaksanaan program daerah. “SIPD harus berjalan optimal untuk mengakomodasi seluruh data dan informasi tata kelola, khususnya dari usulan-usulan yang masuk melalui reses DPRD. Hal ini penting agar setiap program benar-benar memiliki dampak besar bagi masyarakat,” ujar Novel.
Fraksi PIR menilai bahwa implementasi SIPD yang baik akan meningkatkan transparansi pemerintah daerah. Dengan data yang terintegrasi dan terakses secara menyeluruh, SIPD dapat menjadi alat yang efektif untuk mengawasi jalannya program dan memastikan akuntabilitas. “Pemerintah perlu memastikan bahwa SIPD tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga menjadi pilar untuk mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran,” tambahnya.
Lebih jauh, Novel juga menekankan pentingnya SIPD untuk menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, dengan SIPD, usulan-usulan yang muncul dari hasil reses dapat tercatat dengan baik dan digunakan sebagai dasar penyusunan program pembangunan. “Kita ingin memastikan bahwa seluruh usulan terekam dan terealisasi, sehingga memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Fraksi PIR berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memaksimalkan fungsi SIPD. Langkah ini diharapkan mampu memberikan manfaat signifikan, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
“Kami percaya bahwa dengan optimalisasi SIPD, Kabupaten Kutai Timur bisa menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang modern dan transparan,” tutup Novel. (Adv-DPRD/Ty)
