KUTAI TIMUR, Netizens.id — Program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Kutai Timur terus berjalan, namun masih menyisakan sejumlah tantangan terkait kualitas bangunan dan fasilitas pendukung. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Perumahan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kutai Timur, Asran Lode, saat wawancara terkait perkembangan sektor perumahan di daerah tersebut.
Asran Lode mengakui bahwa keluhan masyarakat terhadap kualitas perumahan MBR bukan hal baru. Salah satu contoh masalah yang sering muncul adalah bangunan dengan kualitas rendah, seperti dinding yang mudah retak atau fasilitas yang tidak memadai. “Ada warga yang tinggal di perumahan MBR melaporkan dinding rumah mereka jebol. Ini menjadi perhatian kami, karena perumahan tersebut harus memberikan kenyamanan,” ujar Asran Lode.
Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan kewenangan pemerintah untuk mengawasi kualitas bangunan setelah rumah dibangun oleh developer. Pemerintah hanya memastikan bahwa pengembang memenuhi persyaratan dasar seperti izin lokasi dan pengadaan lahan. “Kami tidak bisa terlalu jauh mengintervensi kualitas bangunan, terutama untuk rumah MBR yang harganya sudah ditentukan pemerintah. Developer biasanya hanya membangun sesuai standar minimum,” tambahnya.
Lebih lanjut, Asran Lode menjelaskan bahwa pengembang rumah MBR hanya diwajibkan menyediakan lahan untuk fasilitas umum seperti masjid atau pos ronda, tanpa harus membangunnya. Hal ini berbeda dengan perumahan komersial, yang memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap fasilitas pendukung.
“Kami terus mendorong developer untuk memenuhi persyaratan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum). Namun, ada kendala terkait penyerahan aset PSU ke pemerintah karena sertifikat sering kali belum dipecah,” ungkap Asran Lode.
Melihat kondisi ini, Perkim Kutai Timur berencana meningkatkan koordinasi dengan pengembang dan instansi terkait agar kualitas perumahan MBR dapat lebih terjamin. “Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Perumahan adalah kebutuhan dasar, dan kami harus berupaya memberikan yang terbaik,” tutupnya.
Dengan ribuan unit rumah MBR yang telah dibangun di Kutai Timur, pemerintah berharap bisa menghadirkan solusi untuk meningkatkan kualitas perumahan tanpa membebani masyarakat dengan biaya tambahan. (Adv-Kominfo/Ty)
