KUTAI TIMUR, Netizens.id – Pemerintah Desa Sangatta Selatan tengah mengupayakan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R (TPST3R) untuk mengatasi persoalan sampah di wilayahnya. Langkah ini merespons instruksi Bupati dan ultimatum pemerintah pusat terkait pengolahan sampah di Kutai Timur.
Kepala Desa Sangatta Selatan, Muhajir, mengakui, pengelolaan sampah menjadi pekerjaan rumah bersama. Sebagai salah satu desa di perkotaan, Sangatta Selatan merupakan penghasil sampah yang cukup besar sehingga diharapkan memiliki fasilitas pengolahan sampah sendiri.
“Sejauh ini kami belum bisa berbuat banyak karena kami butuh lahan untuk tempat pengolahan sampah. Kami tidak punya lahan dan sedang mengupayakan pengadaan lahan untuk TPST3R,” ungkapnya.
Kendala utama adalah ketersediaan lahan. Wilayah Sangatta Selatan terjepit antara kawasan Taman Nasional Kutai dan area operasi PT Pertamina, sehingga sulit mencari lahan yang sesuai. Upaya meminjam lahan dari Pertamina juga terkendala kebijakan tiga menteri terkait aset BUMN.
Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kebutuhan lahan untuk TPST3R sekitar setengah hektare. Pemerintah desa kini berupaya mengadakan lahan sendiri untuk merealisasikan fasilitas ini.
Muhajir melihat TPST3R berpotensi menjadi sumber penyerapan tenaga kerja baru. Namun ia mengingatkan, salah satu penyebab kegagalan pengolahan sampah adalah masalah ketenagakerjaan karena hasil pengolahan sampah sangat kecil untuk menggaji pekerja.
“Kami harus merumuskan apakah nanti masyarakat yang bekerja di situ diberikan insentif atau bagaimana, ini harus didiskusikan lebih lanjut,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah desa telah mensosialisasikan pembentukan bank sampah di tingkat RT dan Dasawisma. Beberapa RT sudah memiliki bank sampah yang berjalan. Program ini juga bisa diintegrasikan dengan Bankeudes untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
“Meskipun potensi ekonomi dari pengolahan sampah tidak terlalu besar, namun manfaat utamanya adalah menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi beban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah,” ungkapnya. (Adv-Kominfo/Qi)
