SAMARINDA, Netizens.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan secara resmi bahwa Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud memutuskan untuk membatalkan pengadaan dan mengembalikan mobil dinas baru senilai Rp8,49 miliar.
Langkah ini diambil menyusul kegaduhan di media sosial, dihujat habis-habisan, serta beragam masukan dari berbagai lapisan masyarakat terkait pengadaan kendaraan mewah tersebut.
“Bapak Gubernur mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Beliau memilih mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan,” ujar Faisal di Samarinda, sebagaimana dilansir antaranews, Minggu (1/3/2026).
Belum Sempat Digunakan
Mobil dinas yang menjadi sorotan tersebut adalah jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e. Kendaraan yang bersumber dari APBD Perubahan 2025 itu sedianya telah melewati proses serah terima pada 20 November 2025 lalu.
Namun, Faisal memastikan bahwa unit kendaraan tersebut sama sekali belum pernah digunakan untuk menunjang aktivitas kedinasan, bahkan belum tiba di wilayah Kalimantan Timur.
“Unitnya masih berada di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Jadi, mumpung belum pernah digunakan untuk operasional, Bapak Gubernur memerintahkan KPA dan PPK untuk segera memproses pengembaliannya,” jelasnya.
Mekanisme Pengembalian Dana
Proses administrasi pembatalan dilaporkan telah berjalan sejak Jumat pekan lalu. Pihak penyedia, CV Afisera Samarinda, dinyatakan kooperatif dalam menanggapi keputusan pembatalan ini.
Sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, dana sebesar Rp8.499.936.000 wajib disetorkan kembali oleh pihak penyedia ke kas daerah. Batas waktu pengembalian dana tersebut adalah maksimal 14 hari setelah unit diterima kembali oleh penyedia.
Langkah strategis ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang berkembang di ruang publik. Sebagai konsekuensi dari keputusan ini, Rudy Mas’ud akan kembali menggunakan kendaraan pribadi miliknya untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai Gubernur Kaltim.
Faisal menambahkan, langkah berani ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Bagi beliau, menjaga integritas dan kebersamaan jauh lebih berharga daripada fasilitas mewah. Beliau juga berterima kasih atas setiap kritik konstruktif yang disampaikan oleh masyarakat,” pungkas Faisal.(*/mn)
