Kutim Gelar FGD untuk Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2025-2029

KUTAI TIMUR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kutim periode 2025-2029. Acara ini dihadiri oleh Asisten Pemkesra Seskab Kutim, Poniso Suryo Renggono, yang mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, serta perwakilan Kapolres Kutim, Kepala Perangkat Daerah, seluruh Camat se-Kutim, dan Ketua Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana dari Universitas Mulawarman Samarinda. Kegiatan ini berlangsung di Ruang D’Lounge Hotel Royal Victoria pada Senin (29/4/2024).
Poniso Suryo Renggono secara simbolis membuka FGD tersebut atas nama Bupati Kutim. Dalam sambutan yang dibacakan, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyoroti berbagai risiko bencana yang dihadapi Kutim, termasuk banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Data mencatat bahwa Kutim telah mengalami 631 kejadian bencana antara tahun 2012 hingga 2022.
“Sangat penting bagi kita untuk memiliki perencanaan yang matang dalam mitigasi bencana, sesuai dengan penilaian risiko bencana Indonesia yang dilaporkan oleh BPBD,” ujar Bupati.
FGD ini bertujuan untuk membahas program kegiatan dan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait lainnya dalam konteks penanggulangan bencana, yang akan direfleksikan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kutim.
“Melalui FGD ini, kami ingin mendengar masukan dari masyarakat, stakeholder, dan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana. Partisipasi aktif dan kontribusi dari semua pihak sangat berharga dalam penyusunan dokumen ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia dan Kepala Pelaksana BPBD Kutim, M Idris Syam, menjelaskan bahwa kegiatan ini sebelumnya telah melalui konsultasi publik pada 7 Maret 2024, yang membahas penyusunan Rencana Kegiatan secara detail. Kegiatan ini melibatkan berbagai SKPD dan instansi terkait untuk menghasilkan Rencana Penanggulangan Bencana yang inklusif dan efektif.
“Hasil dari kajian risiko bencana menunjukkan prioritas penanganan seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lahan,” jelasnya.
Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini didukung oleh hasil konsultasi publik dan kajian risiko bencana, serta melibatkan berbagai instansi terkait termasuk KTAT dan Manggala Agni. Anggaran kegiatan ini akan berasal dari APBD 2024 melalui BPBD Kutim.(adv)







