Summit Reforma Agraria 2024: Menuju Keadilan Tanah dan Pembangunan Berkelanjutan
KUTAI TIMUR – Summit Reforma Agraria 2024 yang berlangsung pada 14-15 Juni 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, telah mencuri perhatian luas. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini mengumpulkan berbagai pihak termasuk perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Bupati Kutai Timur, H Ardiansyah Sulaiman, mendelegasikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Poniso Suryo Renggono, untuk ikut serta dalam kegiatan ini.
Pembukaan acara dimulai dengan Sambung Rasa Reforma Agraria, yang mengulas perjalanan satu dekade pelaksanaan Reforma Agraria. Dwi Budi Martono, Ketua Pelaksana RA Summit 2024 dan Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, menjelaskan bahwa acara ini merupakan kelanjutan dari GTRA Summit Wakatobi 2022 dan GTRA Summit Karimun 2023.
“Tujuan kami adalah untuk memaparkan pencapaian Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria periode 2014-2024, menindaklanjuti kesepakatan 9 Menteri pada GTRA Summit Karimun 2023, serta menyusun baseline Reforma Agraria periode 2025-2029,” ujar Dwi Budi Martono pada Jumat (14/6/2024).
Acara ini didasarkan pada Deklarasi GTRA Karimun 2023 dengan empat fokus utama: legalisasi aset permukiman di atas air dan pulau terluar, penyelesaian masalah pertanahan transmigrasi, penyelesaian konflik agraria pada aset milik negara dan BUMN/BUMD yang dikuasai masyarakat, serta redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Untuk membahas isu-isu ini, telah dilakukan dua workshop bersama pihak terkait sebelumnya.
Pada hari kedua, Sabtu (15/6/2024), acara mencapai puncaknya dengan menampilkan potret pelaksanaan Reforma Agraria selama satu dekade. Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan sambutan tentang perjalanan Reforma Agraria periode 2014-2024. Sorotan utama acara ini adalah penyerahan Akta Pernyataan Pelepasan Sebagian Hak Guna Usaha (HGU) PT Sumber Agro Makmur untuk Reforma Agraria dan 210 Sertipikat Tanah Elektronik, termasuk sertipikat hasil Redistribusi Tanah dan pelepasan kawasan hutan untuk eks pengungsi Timor-Timur.
“Pemberian sertipikat kepada eks pengungsi Timor-Timur ini adalah bagian dari penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun,” jelas Dwi Budi Martono.
Summit Reforma Agraria 2024 menghadirkan panelis ternama seperti Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai; Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia Tamba; serta Direktur Program Pangan Lahan dan Air World Resource Institutes (WRI), Tomi Haryadi.
Acara hari pertama dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN serta 523 peserta dari berbagai kementerian/lembaga, pimpinan Reforma Agraria daerah, akademisi, dan CSO.
Setelah menghadiri pertemuan ini, Asisten Pemkesra Seskab Kutim, Poniso Suryo Renggono, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan reforma agraria.
“Keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya bergantung pada peraturan yang baik, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan dan komitmen dari semua pihak,” ujarnya.
Melalui deklarasi dan resolusi dari GTRA Summit, diharapkan masalah agraria yang menjadi hambatan dapat segera terselesaikan. Fase krusial 2025-2029 akan menjadi penentu kelanjutan Reforma Agraria, dengan baseline yang telah disusun sebagai panduan utama mencapai tujuan besar ini. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, cita-cita pemerataan kepemilikan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin dekat.
“Reforma Agraria bukan sekadar program, tetapi sebuah gerakan menuju keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Timur,” tambahnya.(Adv)
