KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rembuk Stunting 2024 yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur. Dukungan ini mengarah pada upaya menurunkan prevalensi stunting yang saat ini masih menjadi perhatian serius.
Anggota Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kutai Timur, Mohammad Ali, menyatakan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten dalam mengatasi stunting. “Penurunan angka stunting dari 17,04 persen pada 2023 menjadi 16,4 persen pada Februari 2024 adalah capaian positif. DPRD akan terus mengawal program ini untuk memastikan anggaran digunakan tepat sasaran,” ujar Mohammad Ali.
Selain itu, Anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting. “Kami mendukung instruksi Wakil Bupati Kasmidi Bulang agar camat memfasilitasi kegiatan penurunan stunting di tingkat desa dan kelurahan. DPRD siap mendorong pengalokasian dana desa untuk program ini,” jelasnya.
Menanggapi target nasional penurunan stunting sebesar 14 persen pada 2024, DPRD Kutai Timur berkomitmen mendukung pencapaian target tersebut dengan mengoptimalkan lima layanan pokok: Layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi Terpadu, Perlindungan Sosial, Sanitasi dan Air Bersih, serta Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. “Kami akan mendorong program-program ini untuk lebih maksimal,” tambah Novel.
DPRD juga mengapresiasi peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam program Bangga Kencana dan edukasi pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. “Program ini penting untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kami mendukung agar program ini bisa lebih luas lagi di Kutai Timur,” ujarnya.
Untuk memastikan efektivitas program, DPRD Kutai Timur mendukung upaya peningkatan kualitas data stunting, yang dianggap krusial untuk perencanaan dan evaluasi. “Data yang akurat sangat penting. Kami mendorong peningkatan kapasitas petugas lapangan dan penggunaan alat ukur yang sesuai standar,” tegas Mohammad Ali.
Dengan dukungan penuh dari DPRD Kutai Timur, diharapkan Rembuk Stunting 2024 dapat menghasilkan rencana aksi konkret untuk percepatan penurunan stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. “Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kutai Timur bebas stunting,” tutupnya.(Adv-DPRD/Rh)
