KUTAI TIMUR – Muhammad Ali, anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan tambang dan perkebunan sawit. Desakan ini disampaikan karena masih seringnya laporan dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Ali mengungkapkan bahwa pengawasan maksimal dan optimal merupakan langkah preventif terbaik yang harus dilakukan oleh DLH. Ia juga menyarankan tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan melalui peraturan yang berlaku dan pemberian sanksi berat, sehingga perusahaan tidak sembarangan dalam mengelola limbah mereka.
“saya rasa itu adalah langkah preventif terbaik yang harus dilakukan oleh dinas terkait, yakni DLH. Jika perlu, mungkin tindakan tegas harus diambil dengan menjerat pelaku melalui peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi berat, sehingga perusahaan tidak sembarangan dan memperhatikan serius pengelolaan limbah mereka agar tidak mencemari lingkungan,” ujar Ali.
Ali juga menyoroti kendala anggaran yang sering dikeluhkan oleh DLH dalam melakukan pengawasan. Ia menyarankan DLH untuk membuat rancangan program penganggaran terkait kegiatan pengawasan dan mengajukannya langsung kepada Bupati.
Lebih lanjut, Ali menegaskan akan membantu menyuarakan dan mengawal program anggaran bagi DLH Kutai Timur melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Kalau DLH sampai tidak punya anggaran untuk melakukan pengawasan itu keterlaluan. Mengingat banyaknya perusahaan tambang dan kelapa sawit di Kutai Timur. Kami akan ikut membantu memastikan mereka dapat memiliki anggaran yang cukup melalui Banggar DPRD, karena dari sisi itulah kami bisa membantu,” tegasnya.
Dengan pengawasan yang maksimal dan didukung oleh anggaran yang memadai, diharapkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan tambang dan perkebunan sawit di Kutai Timur dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. (Adv-DPRD/Ty)
