Pemanfaatan Anggaran APBD Kutai Timur Jadi Sorotan, Komisi A Akan Tindaklanjuti Masalah Penyerapan
KUTAI TIMUR, Netizens.id — Isu terkait pemanfaatan anggaran daerah, terutama dalam hal penyerapan anggaran APBD, kembali menjadi perhatian utama di DPRD Kutai Timur. Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur menegaskan bahwa mereka akan segera menindaklanjuti persoalan ini, terutama terkait dengan masih rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi hingga bulan November 2024.
Eddy Markus Palinggi, Ketua Komisi A, menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi sorotan komisi yang dipimpinnya adalah pemanfaatan anggaran yang belum optimal, di mana penyerapan anggaran APBD masih berada di bawah 30 persen. “Saya perhatikan masalah penyerapan anggaran ini memang menjadi isu besar, apalagi anggaran APBD kita tahun ini cukup besar, yaitu lebih dari 14 triliun. Namun, penyerapan anggaran masih sangat rendah,” ujar Eddy.
Menurut Eddy, masalah ini perlu segera dikoordinasikan dengan OPD dan dinas terkait untuk mencari solusi yang tepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah apakah anggaran tersebut tidak terserap karena kendala administrasi atau karena lambannya pelaksanaan program yang ada.
“Tentu saja ini menjadi perhatian kami. Kami akan segera mengadakan rapat koordinasi dengan OPD untuk memastikan penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mencari solusinya,” tambah Eddy.
Selain itu, Eddy juga menyoroti pentingnya memastikan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat. “Anggaran yang tidak terserap akan berisiko menjadi silva (sisa lebih penggunaan anggaran), yang tentunya tidak ingin kita biarkan begitu saja. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar anggaran ini dapat dimanfaatkan dengan baik,” jelasnya.
Masalah ini menjadi semakin penting mengingat sisa waktu yang semakin sedikit menjelang akhir tahun anggaran 2024. Menurut Eddy, Komisi A DPRD Kutai Timur akan segera mengambil langkah untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar penyerapan anggaran bisa lebih optimal, tanpa mengabaikan kualitas program yang dijalankan.
“Sebagai komisi yang menangani masalah pemerintahan, kami akan terus memantau perkembangan ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kami ingin anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Eddy.
Dengan upaya koordinasi yang lebih intensif dengan OPD, Komisi A berharap penyerapan anggaran dapat meningkat, dan program-program yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan tepat sasaran. (Adv-DPRD/Ty)
