Masalah Distribusi Pupuk di Kutai Timur: Tantangan dalam Mendukung Sektor Perkebunan
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Joni, Anggota Komisi C, DPRD Kutai Timur, mengungkapkan pentingnya perhatian terhadap distribusi pupuk yang tepat sasaran untuk sektor perkebunan di daerahnya. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah distribusi pupuk nonsubsidi untuk tanaman sawit yang semakin sulit dijangkau oleh petani lokal. Dalam wawancaranya, Joni menyebutkan bahwa pupuk nonsubsidi memang lebih sulit diakses, mengingat aturan yang ketat yang mengatur penggunaannya.
“Pupuk itu kan ada yang per tiga bulan sekali, ada yang per enam bulan sekali. Kita paling dapat setahun sekali. APBD kan setahun sekali, ya itu pun kalau rutin kita kasih aspirasi. Nah, mungkin juga rutin kita kasih ini yang akan datang. Ini lagi, kita kasih itu terus juga nggak boleh, nggak boleh tiap tahun juga berturut-turut,” ungkap Joni.
Masalah utama terletak pada kenyataan bahwa tanaman kelapa sawit, sebagai komoditas unggulan di Kutai Timur, tidak berhak menerima pupuk subsidi. Joni menjelaskan, “Kalau sawit, itu pupuknya sudah nonsubsidi. Kalau tanaman sayur, sawah yang jangka pendek, masih bisa pakai pupuk subsidi, tapi untuk kebun yang lebih panjang seperti kelapa sawit, tidak bisa.”
Selain itu, ia juga menyoroti bagaimana distribusi pupuk subsidi diatur dengan sangat ketat oleh pemerintah, yang membatasi jumlah yang bisa diberikan kepada petani. Kondisi ini memperburuk situasi petani yang semakin bergantung pada sumber daya yang terbatas.
Tidak hanya soal pupuk, Joni juga mencatat masalah distribusi bantuan lain seperti alat pasca-panen dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang masih kurang memadai. Beberapa usulan masyarakat, seperti pembangunan jalan kebun dan alat untuk pengangkutan hasil panen, sudah mulai terealisasi meskipun belum sepenuhnya merata. “Kalau misalnya kita bikin Jalan Kebun, ya tadinya agak susah, sekarang agak enak. Tapi memang masih ada yang belum 100% merata,” tambah Joni.
Joni berharap pemerintah dapat meningkatkan distribusi pupuk nonsubsidi dan subsidi, serta memperbaiki kebijakan yang dapat mendukung kesejahteraan petani, terutama di daerah Dapil 2, yang meliputi wilayah perkebunan sawit dan pesisir. Ia juga menyarankan agar pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada infrastruktur yang mendukung sektor pertanian agar bisa bersaing dengan daerah lain.(Adv-DPRD/Ty)
